Jakarta – Pelantikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo Subianto memunculkan harapan sekaligus tantangan besar. Di tengah eskalasi krisis lingkungan yang kian kompleks, pergantian kepemimpinan ini dinilai sebagai momentum krusial untuk mengubah arah kebijakan yang selama ini dianggap belum menyentuh akar persoalan.
Greenpress Indonesia menyambut positif penunjukan tersebut, namun mengingatkan bahwa beban yang dihadapi tidak ringan. Organisasi ini menilai, krisis lingkungan di Indonesia telah melampaui isu ekologis semata dan menjelma menjadi krisis kemanusiaan yang nyata.
Dalam beberapa tahun terakhir, tren bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, hingga kekeringan terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini disebut erat kaitannya dengan degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim yang semakin terasa di berbagai daerah.
Sekretaris Jenderal Greenpress Indonesia, Marwan Aziz, menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup tidak bisa lagi ditangani secara parsial.
“Kami berharap Menteri Lingkungan Hidup yang baru tidak hanya fokus pada isu persampahan seperti selama ini menjadi perhatian utama. Bahkan kami mendapat informasi, sebagian besar tim di KLH lebih banyak diarahkan untuk menangani sampah. Dengan latar belakang beliau sebagai aktivis, kami berharap Jumhur Hidayat mampu melihat persoalan lingkungan secara utuh dan menyeluruh,” ujar Marwan di Jakarta (28/4/2026).
Menurutnya, isu lingkungan hidup di Indonesia mencakup spektrum luas yang saling terkait, mulai dari krisis iklim, kerusakan hutan, pencemaran udara, degradasi ekosistem laut, hingga persoalan tambang dan hilangnya keanekaragaman hayati.
“Lingkungan bukan hanya soal sampah. Ini tentang masa depan ekosistem kita—hutan, laut, udara, dan kehidupan manusia di dalamnya. Kebijakan ke depan harus terintegrasi dan tidak sektoral. Apalagi saat ini Indonesia, termasuk Jakarta, tengah menghadapi dampak krisis iklim yang semakin nyata, seperti suhu panas ekstrem hingga peningkatan risiko bencana hidrometeorologi,” tambahnya.
Greenpress Indonesia memandang bahwa hadirnya kepemimpinan baru di Kementerian Lingkungan Hidup harus menjadi titik balik dalam memperkuat tata kelola lingkungan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.
“Dengan tantangan global seperti perubahan iklim dan tekanan pembangunan nasional, kepemimpinan baru ini dituntut menghadirkan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga transformatif—mampu menekan risiko bencana sekaligus memulihkan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh,” tutup Marwan.
