PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengambil langkah tegas untuk menyudahi polemik perbedaan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang kerap menghambat ketepatan perencanaan kebijakan.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkot Palembang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Statistik Sektoral pada 17–18 November 2026 di Kantor Pemkot Palembang guna mengimplementasikan prinsip Satu Data Indonesia secara nyata.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menekankan bahwa pemerintah tidak boleh lagi memandang data sekadar sebagai angka administratif di atas kertas.
Menurutnya, data yang akurat dan seragam merupakan fondasi utama agar program pembangunan benar-benar menyasar kebutuhan riil masyarakat.
”Kami ingin memastikan tidak ada lagi perbedaan data antarperangkat daerah untuk indikator yang sama, tidak terjadi duplikasi pengumpulan, dan setiap informasi yang dihasilkan memiliki standar serta kualitas yang jelas,” ujar Aprizal saat membuka kegiatan tersebut.
Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Diskominfo Kota Palembang memegang peran strategis sebagai Wali Data, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) bertindak sebagai Pembina Data Statistik.
Untuk memastikan integrasi berjalan efektif di lapangan, Aprizal menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar memegang teguh empat prinsip utama:
- Mengelola data sektoral secara akurat sesuai tugas pokok dan fungsi.
- Konsisten menerapkan standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi yang terintegrasi.
- Membangun komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan antara Produsen Data, Wali Data, dan Pembina Data.
Mengaplikasikan seluruh materi pelatihan secara langsung ke dalam lingkungan kerja masing-masing.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang, Kemas Haikal, S.Kom., M.A.P., menjelaskan bahwa penguatan statistik sektoral ini menargetkan peningkatan kapasitas aparatur sekaligus mendongkrak nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Palembang.
Haikal menilai, transformasi tata kelola pemerintahan yang modern menuntut sumber daya manusia yang cakap mengelola siklus data—mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga pemanfaatannya.
”Kegiatan ini kami rancang untuk mendorong pemenuhan standar kualitas data dan kaidah interoperabilitas, sehingga antarinstansi bisa saling berbagi pakai informasi dengan mudah,” jelas Haikal.
Dengan menghadirkan narasumber kompeten dari BPS dan Bapperida, Pemkot Palembang optimistis langkah ini mampu menumbuhkan data-driven culture di lingkungan birokrasi.
Harapannya, kebijakan pemerintah ke depan semakin terukur, bebas dari tumpang tindih anggaran, serta mendongkrak kualitas pelayanan publik secara signifikan









