Palembang — Kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan tahun 2026 semakin diperkuat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel menerima dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai sekitar Rp2,8 miliar untuk menunjang operasi penanganan di lapangan.
Bantuan tersebut diberikan di sela-sela Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla di halaman Griya Agung Palembang, Rabu (6/5/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, Muhammad Iqbal Alisyahbana, menyebut dukungan dari pemerintah pusat menjadi bentuk kepercayaan sekaligus dorongan untuk meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Dukungan ini diperuntukkan bagi Satgas Darat, terutama bagi rekan-rekan TNI dan Polri, dalam bentuk peralatan operasional seperti mesin pompa dan perlengkapan lainnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bantuan yang diterima mencakup berbagai kebutuhan utama di lapangan, mulai dari alat pemadam seperti mesin pompa, alat pelindung diri (APD), hingga kendaraan operasional berupa motor trail yang akan digunakan untuk menjangkau wilayah sulit.
“Peralatan ini sangat penting untuk mempercepat respons di titik-titik rawan, terutama di area yang sulit diakses kendaraan biasa,” tambahnya.
Tak hanya di darat, kesiapan penanganan karhutla juga diperkuat dari sisi udara. BPBD Sumsel mengonfirmasi akan adanya tambahan armada helikopter untuk mendukung operasi pemadaman dari udara.
“Direncanakan empat unit helikopter water bombing akan mulai tiba pada 8 Mei. Sementara untuk patroli udara, saat ini sudah tersedia satu unit,” jelas Iqbal.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (MenkoPolkam) RI, Djamari Chaniago, saat memimpin Apel menekankan bahwa pengendalian karhutla tidak bisa lagi bersifat reaktif. Pemerintah kini mendorong pendekatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan tegas dengan fokus utama pada pencegahan sejak dini.
“Penanganan tidak boleh menunggu api membesar. Harus lebih dini, lebih cepat, dan terpadu lintas sektor,” tegasnya.
Apel siaga ini melibatkan sekitar 1.600 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, instansi pemerintah, dunia usaha hingga masyarakat peduli api. Kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman karhutla, termasuk Kepala BNPB Suharyanto dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.
Pemerintah menetapkan Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai salah satu wilayah prioritas karena karakteristik lahannya yang rentan terbakar, terutama gambut dan lahan kering mineral, serta riwayat kebakaran berulang.
Meski data menunjukkan tren penurunan luas karhutla—dari 15 ribu hektare lebih pada 2024 menjadi sekitar 5.900 hektare pada 2025—pemerintah menilai kondisi tersebut belum aman.
Apalagi, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau tahun ini datang lebih awal sejak April dan akan mencapai puncaknya pada Agustus. Risiko semakin meningkat dengan potensi kemunculan fenomena El Niño pada Juli hingga September yang dapat memperparah kekeringan.
“Selain aparat, dunia usaha juga menjadi sorotan. Perusahaan pemegang konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan diminta memastikan kesiapan sarana pencegahan, termasuk patroli dan deteksi dini di wilayah operasional mereka,”kata dia.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyoroti aspek yang kerap luput yakni perilaku manusia. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 90 persen kasus karhutla disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Kesadaran masyarakat adalah kunci. Tanpa itu, semua upaya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, tren kesadaran masyarakat mulai membaik, namun edukasi harus terus digencarkan, terutama kepada petani dan pelaku usaha kecil agar tidak lagi menggunakan metode pembakaran.
“Reaktivasi Desk Karhutla Nasional menjadi salah satu instrumen utama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari pemantauan hotspot, pengendalian di lapangan, hingga penegakan hukum dan komunikasi publik,”kata dia.
