PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat pada puncak musim kemarau Juli hingga Agustus 2026. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengusulkan tambahan empat unit helikopter water bombing kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Penguatan armada udara tersebut dinilai penting untuk mempercepat respons pemadaman, khususnya di wilayah-wilayah rawan karhutla yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, mengatakan saat ini Sumsel telah memiliki enam armada udara yang siaga, terdiri dari dua helikopter patroli dan empat helikopter water bombing. Namun jumlah tersebut dinilai belum ideal jika terjadi peningkatan titik api secara signifikan pada musim kemarau mendatang.
“Secara keseluruhan kebutuhan kita adalah dua armada patroli udara dan delapan armada water bombing. Saat ini tersedia enam unit, sehingga kami mengusulkan tambahan empat helikopter water bombing,” ujar Sudirman, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, pengalaman menghadapi karhutla pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peran armada udara sangat vital dalam menekan penyebaran api, terutama di kawasan gambut dan daerah terpencil yang sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran.
Selain mampu menjangkau lokasi yang sulit diakses, operasi water bombing juga dinilai lebih efektif dalam mengendalikan kebakaran sebelum meluas ke area yang lebih besar.
“Armada udara menjadi salah satu kunci percepatan penanganan karena banyak lokasi rawan karhutla yang akses daratnya terbatas. Dengan water bombing, penyebaran api bisa lebih cepat dikendalikan,” katanya.
Meski demikian, penambahan armada akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. BNPB akan melakukan evaluasi berdasarkan tingkat kerawanan dan jumlah kejadian karhutla yang muncul selama musim kemarau berlangsung.
Pemerintah Provinsi Sumsel sendiri telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 22 April 2026 dan akan berlaku hingga 30 November 2026. Penetapan status tersebut menjadi bagian dari upaya antisipasi menghadapi potensi meningkatnya kebakaran lahan akibat cuaca kering yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Selain menyiapkan sarana pemadaman, BPBD Sumsel terus mengintensifkan langkah pencegahan melalui patroli, sosialisasi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan karhutla.
Masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan berdampak terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas ekonomi.
“Pencegahan tetap menjadi prioritas utama. Kami mengimbau seluruh masyarakat dan perusahaan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun,” tegas Sudirman.
