PALEMBANG – Memasuki periode rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan memperkuat langkah antisipasi melalui rapat evaluasi pengendalian karhutla yang melibatkan berbagai instansi terkait, Kamis (18/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Kantor BPBD Sumsel, Jalan Arah Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, menjadi forum koordinasi untuk mengevaluasi kesiapan personel, sarana, dan strategi penanganan karhutla menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
Kegiatan tersebut dibuka sekaligus dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Sumsel yang diwakili Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumsel, Ansori, S.Sos.
Dalam rapat tersebut, berbagai pihak membahas efektivitas operasi patroli udara dan water bombing yang menjadi salah satu andalan dalam mendeteksi serta menekan potensi kebakaran sejak dini, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Sejumlah instansi strategis turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH), Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, Stasiun Klimatologi BMKG Sumsel, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumsel, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, serta seluruh operator helikopter patroli dan water bombing yang bertugas di Sumsel.
Melalui evaluasi ini, BPBD Sumsel ingin memastikan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla memiliki kesiapan yang optimal, baik dari sisi koordinasi, pemantauan titik panas (hotspot), hingga respons cepat apabila terjadi kebakaran di lapangan.
Selain mengevaluasi pelaksanaan operasi yang telah berjalan, rapat juga menjadi wadah untuk menyamakan langkah antarinstansi dalam menghadapi ancaman karhutla yang setiap tahun menjadi perhatian serius di Sumatera Selatan.
Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan pengendalian karhutla, mengingat luasnya wilayah rawan kebakaran serta pentingnya penanganan yang cepat dan terintegrasi.
BPBD Sumsel berharap melalui evaluasi rutin dan penguatan koordinasi ini, potensi kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi dapat diminimalkan selama musim kemarau berlangsung.
