Palembang – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Supriyadi, SE., Ak., MM., CA., QIA., CRMP berserta tim, Rabu ( 19/8/2026),beraudensi dengan Wali Kota Palembang Ratu Dewa.
Audensi yang digelar salah satu ruangan rumah dinas Wali Kota Palembang ini, menjadi tahap awal pertemuan atau rapat awal antara auditor demgan audite sebelum kegiatan audit atau evaluasi resmi dimulai Evaluasi Perencanaan dan Penggaran (Evran) tahun 2026 ini.
Kepala BPKP Sumsel, Supriyadi, memaparkan, Evran tahun 2026 difokuskan pada lima sektor prioritas yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan.
“Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kualitas perencanaan dan penganggaran, menguji konsistensi antara dokumen perencanaan dan APBD, serta memastikan keselarasan program daerah dengan prioritas pembangunan nasional,” katanya.
Evran juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengapresiasi atas kehadiran tim BPKP Sumsel.
“Pemerintah Kota Palembang sangat terbuka terhadap evaluasi dan masukan,” katanya.
Ratu Dewa meminta kepada jajarannya agar melakukan evaluasi perencanaan, kegiatan program maupun sub program Pemerintah Kota Palembang diangaran APBDP dan APBD induk.
Ratu Dewa juga menekankan, perencanaan pengangaran, masalah kemiskinan, dinas PU PR, Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar segera menindaklanjuti pertemuan tersebut agar program yang akan di perencanaan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas.
Dewa mencontohkan, program kemiskinan yang mnejadi prioritas pembangunan nasional. IPAL sanitasi dan jalan lingkungan harus mampu membuka akses pengentasan kemiskinan.
Ratu Dewa juga menegaskan komitmen jajaran perangkat daerah untuk siap mengikuti arahan serta mendukung proses evaluasi secara maksimal, termasuk dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan.
“Semoga melalui diskusi dan pendalaman selama proses evran, berbagai program yang direncanakan ke depan dapat semakin terarah dan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
