PALEMBANG – Sumatera Selatan ternyata masih memiliki sejumlah potensi sarana dan prasarana yang dapat mendukung kepentingan pertahanan negara, namun belum seluruhnya terdata dan terintegrasi dengan baik.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kementerian Pertahanan RI saat melakukan asistensi potensi sarana dan prasarana laut, udara, siber, serta potensi wilayah lainnya di Sumatera Selatan, khususnya Palembang.
Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Ditjen Pothan Kemhan, Brigjen TNI Wirawan Yanuartono, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan melihat bagaimana potensi wilayah dapat dipetakan dan kemudian diarahkan menjadi bagian dari potensi pertahanan.
“Tujuan kami ke sini adalah untuk melaksanakan asistensi dalam rangka penyiapan komponen pendukung, khususnya sarana-prasarana laut, udara, dan cyber, maupun bidang yang lain yang terkait dengan pengelolaan potensi wilayah di Sumatera Selatan, khususnya Palembang,” ujar Wirawan.
“Kemhan melaksanakan asistensi potensi Sarpras LU di sumsel juga dalam rangka sinergitas pelaksanaan uu nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber daya nasional untuk pertahanan negara,”lanjut dia.
Menurutnya, pendataan menjadi bagian penting karena ketika terjadi situasi krisis, pemerintah harus mengetahui sumber daya apa saja yang dapat segera dikerahkan untuk membantu penanganan.
Potensi tersebut tidak hanya berupa fasilitas transportasi laut dan udara. Kemhan juga melihat kemungkinan adanya fasilitas lain, seperti gudang, depo logistik, hingga sumber daya yang dapat mendukung mobilisasi dalam kondisi tertentu.
“Ketika terjadi situasi krisis, maka sumber daya ini mana yang harus bisa dikerahkan untuk membantu menanggulangi krisis itu? Apakah sarana-prasarana laut, darat, maupun udara yang bisa membantu itu. Apakah mungkin ada gudang atau depo logistik segala macam. Nah, ini yang belum terdata dengan baik,” jelasnya.
Wirawan menyebut Pemerintah Sumatera Selatan sebenarnya telah memiliki sejumlah data mengenai potensi sumber daya yang tersedia. Persoalannya, data tersebut belum sepenuhnya terintegrasi untuk kepentingan pembinaan dan penyiapan komponen pendukung pertahanan.
Kondisi ini juga membuat belum semua potensi wilayah dapat diketahui nilai strategisnya dalam mendukung upaya pertahanan negara.
“Pemerintah Sumatera Selatan ini sebenarnya sudah ada data, tetapi untuk pengelolaan tindak lanjut dalam pembinaan dan penyiapan ini yang masih belum terintegrasi,” katanya.
Karena itu, asistensi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah daerah dan unsur TNI di wilayah. Dalam kegiatan ini, Kemhan melibatkan unsur kewilayahan, termasuk Kodam, Lanal, dan Lanud.
Wirawan menjelaskan penyiapan komponen pendukung tidak semata-mata berhenti pada pemenuhan aturan hukum. Ada tahapan yang harus dilakukan sejak awal melalui sinergi antara TNI di wilayah dengan pemerintah daerah.
“Alur penyiapan komduk ini tidak semata-mata pada proses norma hukum sesuai undang-undang pengelolaan sumber daya nasional saja, tapi sebelumnya ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Mereka memang harus bersinergi antara TNI di wilayah dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Kemhan selanjutnya akan melihat sejauh mana potensi yang dimiliki Sumsel telah terdata, sekaligus memberikan pemahaman mengenai bagaimana sumber daya tersebut dapat memiliki nilai strategis bagi pertahanan.
Menurut Wirawan, masih banyak potensi yang belum terpetakan secara fokus, terutama sumber daya yang berada di luar pengawasan langsung pemerintah daerah.
“Sebenarnya di sini cukup banyak, ya, cuma memang pendataan itu belum terlalu fokus. Artinya masih banyak yang belum terdata, terutama yang tidak dalam pengawasan langsung pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Asistensi dan sosialisasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi serta membangun basis data potensi wilayah yang lebih terintegrasi.
