PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang belum mengubah kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa TK, SD, dan SMP meski kualitas udara sempat membaik pada Selasa (15/9/2026). Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang masih fluktuatif membuat pemerintah daerah memilih tetap mengutamakan keselamatan siswa.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan kondisi udara di Palembang belum cukup stabil untuk menjadi dasar penghentian PJJ. Pada Selasa pagi, kualitas udara sempat berada pada kategori sangat tidak sehat sebelum membaik menjadi tidak sehat sekitar pukul 09.00-10.00 WIB.
Namun, kondisi tersebut kembali memburuk pada sore hingga malam hari.
“Kondisi ISPU fluktuatif. Hari ini meningkat sangat tidak sehat saat pagi hari, lalu menjelang siang sekitar jam 9 atau jam 10 ISPU menjadi tidak sehat,” kata Ratu Dewa, Selasa (15/9/2026).
Kebijakan PJJ tersebut mengacu pada Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar sebagai Dampak Buruk Kabut Asap bagi Satuan Pendidikan di Kota Palembang.
Meski demikian, Ratu Dewa memastikan kebijakan tersebut masih terus dievaluasi. Pemkot tidak menutup kemungkinan mengubah pola pembelajaran apabila kondisi udara dan kesehatan siswa telah memungkinkan.
Evaluasi juga mempertimbangkan masukan dari orang tua. Sebagian orang tua mendukung PJJ karena menilai kesehatan anak harus menjadi prioritas, sementara sebagian lainnya meminta sekolah kembali menerapkan pembelajaran tatap muka.
“Ini akan kami kaji secara komprehensif karena ada orang tua yang setuju PJJ dan ada yang meminta tatap muka,” ujarnya.
Sebagai jalan tengah, Pemkot Palembang mempertimbangkan penyesuaian jam belajar jika kondisi udara memungkinkan pembelajaran tatap muka.
Salah satu opsi yang muncul yakni siswa masuk lebih siang, sekitar pukul 08.00 atau 09.00 WIB, kemudian waktu pulang dipercepat. Dengan skema tersebut, aktivitas siswa di luar rumah dapat dibatasi pada waktu-waktu tertentu ketika kualitas udara dinilai lebih aman.
Namun, opsi tersebut masih harus dikaji secara menyeluruh. Ratu Dewa memahami tidak seluruh keluarga memiliki perangkat maupun fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran daring dari rumah.
“Kami paham tidak semua orang tua punya fasilitas yang cukup untuk mendukung anaknya melakukan PJJ di rumah,” katanya.
Karena itu, keputusan mengenai pola pembelajaran berikutnya tidak akan diambil secara sepihak. Pemkot akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak sekolah dan orang tua.
“Saya ingin ini dirembukkan dengan semua stakeholder yang berkaitan agar menjadi keputusan yang sama,” tegasnya.
Ratu Dewa juga meminta seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, mematuhi ketentuan dalam surat edaran yang telah diterbitkan Pemkot Palembang.
Ia mengingatkan sekolah agar tidak mengambil keputusan sendiri hanya berdasarkan pertimbangan internal. Kondisi kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan siswa harus menjadi acuan utama.
“Jangan sampai ini menjadi ego sektoral yang membahayakan siswa. Jangan sampai sekolah mengambil kebijakan sepihak. Harus sesuai kajian ISPU, ISPA dan dampaknya,” ujarnya.
