Menu ✖

Mode Gelap

News

KPPU Ingatkan Potensi Persekongkolan Tender Proyek Pemerintah di Sumsel, Pengadaan Harus Transparan

badge-check


					KPPU Ingatkan Potensi Persekongkolan Tender Proyek Pemerintah di Sumsel, Pengadaan Harus Transparan Perbesar

PALEMBANG – Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga tersebut mengingatkan adanya potensi praktik persaingan usaha tidak sehat, terutama persekongkolan tender yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah.

Untuk mengantisipasi praktik tersebut, KPPU melalui Kantor Wilayah II memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel serta pemerintah kabupaten/kota. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum persaingan usaha dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Upaya tersebut dibahas dalam sosialisasi bertajuk “Implementasi Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Adil dan Efisien di Provinsi Sumatera Selatan” yang digelar secara daring, Rabu (18/11/2026).

Kepala Kantor Wilayah II KPPU, Wahyu Bekti Anggoro, mengatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Besarnya anggaran dan aktivitas ekonomi dalam sektor tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan agar tidak dimanfaatkan untuk praktik yang merusak persaingan,”kata dia.

Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu diwaspadai adalah persekongkolan tender. Praktik ini dapat terjadi melalui pengaturan pemenang, kesepakatan harga antarpeserta tender, hingga bentuk kerja sama tertutup yang menghilangkan persaingan secara sehat.

“KPPU mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan agar memastikan setiap tahapan berjalan transparan, akuntabel, kompetitif, dan efisien,”kata dia.

Prinsip tersebut diperlukan agar seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pengadaan tanpa adanya perlakuan khusus ataupun pengaturan yang menguntungkan pihak tertentu.

“Selain berpotensi merugikan keuangan negara, praktik persaingan tidak sehat juga dapat menghambat efisiensi pembangunan karena proses pemilihan penyedia tidak lagi didasarkan pada persaingan yang wajar,”kata dia.

Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka oleh Wahyu Bekti Anggoro bersama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sumsel, Muzakkir.

Sejumlah pemangku kepentingan turut mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel, Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel, serta unsur pengelola pengadaan barang dan jasa dari seluruh kabupaten/kota.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dari Ide Sederhana Menjadi Buku, 20 Penulis Cilik dari Berbagai Daerah Dapat Apresiasi Gramedia

18 November 2026 - 10:35 WIB

Pertamina Drilling Gelar Drilling Innovation Forum 2026, Usulan Value Creation Inovasi Capai Rp9 Triliun

18 November 2026 - 10:29 WIB

Angka Stunting Palembang Turun Jadi 119 Balita, Dewi Sastrani Perkuat Intervensi Gizi bagi 124 Anak

17 November 2026 - 19:26 WIB

Angkasa Pura dan Pemkot Palembang Salurkan 500 Sembako untuk Warga Prasejahtera

17 November 2026 - 19:22 WIB

Satu Data, Tanpa Silo: Pemkot Palembang Rombak Tata Kelola Informasi demi Publik

17 November 2026 - 19:18 WIB

Trending di News