Kenaikan sebesar Rp267.096 dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya berada di angka Rp3.942.963 tersebut diharapkan memberikan ruang lebih bagi pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup pada tahun mendatang.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, besaran UMP 2027 telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.
Keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel bersama unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja dalam rapat yang berlangsung Rabu (18/11/2026).
“Upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.210.059. Kenaikannya Rp267.096 dibanding tahun sebelumnya. Ini 6,77 persen. Lumayan lah ya, yang lalu kan Rp3.942.963,” ujar Deru saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (19/11/2026).
Menurut Deru, penetapan UMP lebih awal bukan sekadar memenuhi ketentuan pemerintah, tetapi juga memberikan kepastian kepada pekerja untuk menyusun perencanaan keuangan keluarga.
Dengan adanya kepastian besaran upah sejak November, pekerja diharapkan dapat memperkirakan pendapatan minimum yang akan diterima sepanjang 2027.
Ia menegaskan, keputusan kenaikan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama yang mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha dengan pemerintah sebagai penengah.
“Kenapa kita mau pertama, agar ada kenyamanan dari pihak buruh itu sendiri untuk membuat budget kebutuhan keluarganya. Mereka sudah bisa mengatur untuk tahun depan bahwa minimum penghasilannya sedemikian,” katanya.
Pengusaha Dilarang Turunkan Upah
Di balik kenaikan UMP tersebut, Herman Deru mengingatkan perusahaan agar mematuhi ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan.
UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang menerapkan ketentuan waktu kerja tujuh atau delapan jam sehari dan 40 jam dalam seminggu.
Sementara itu, usaha mikro dan kecil mendapatkan pengecualian dengan ketentuan pengupahan khusus sesuai peraturan perundang-undangan dan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.
Deru menegaskan perusahaan tidak boleh membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum. Bahkan, perusahaan yang selama ini telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP dilarang menurunkan nominal tersebut.
“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, kalau lebih boleh. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum tahun 2027 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut,” tegasnya.
Pelanggar Terancam Penjara Empat Tahun
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Indra Bangsawan, mengingatkan adanya konsekuensi hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pengupahan.
Ia menjelaskan, sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelanggar, baik perorangan maupun korporasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk pelanggaran yang dilakukan perorangan, ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV.
Sedangkan apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, ancaman dendanya paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
“Kalau pidana perorangan, penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV. Pidana korporasi jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi berlaku ketentuan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI,” jelas Indra.
Meski demikian, ia menyebut undang-undang memberikan pengecualian khusus bagi usaha mikro dan kecil. Besaran upah pada sektor tersebut dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja dengan tetap memenuhi batas minimum yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Salah satu contohnya adalah usaha kafe berskala kecil yang dapat menerapkan ketentuan pengupahan khusus sesuai persyaratan yang berlaku.
Berlaku Serentak 1 Januari 2027
Indra memastikan UMP Sumsel 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027 dan diterapkan di seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumsel.
Selain UMP, pembahasan upah minimum sektoral juga terus berjalan. Terdapat sembilan sektor yang telah mencapai kesepakatan secara prinsip dan kini memasuki tahap penyesuaian teknis.
“Per 1 Januari 2027, UMP yang baru ditandatangani Pak Gubernur tadi sudah berlaku kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumsel. Kalau untuk sektoral, ini lagi berlangsung karena ada sembilan sektor, tapi sudah sepakat, intinya sudah sepakat,” ungkapnya.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, Disnakertrans Sumsel akan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap lebih dari 6.000 perusahaan di wilayah Sumsel.
Namun, pengawasan masih menghadapi tantangan keterbatasan jumlah personel pengawas ketenagakerjaan, sehingga diperlukan upaya pengawasan dan koordinasi secara berkala.
Indra juga mengapresiasi dukungan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta serikat buruh dalam proses penetapan UMP selama dua tahun berturut-turut.
Ia berharap kesepakatan pengupahan tersebut dapat menjaga hubungan industrial tetap kondusif sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja di Sumsel.
“Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumsel, Bapak Wakil Gubernur Sumsel, Pak Sekda yang selalu men-support, serta dari pihak Apindo dan rekan-rekan dari Serikat Buruh. Untuk Sumsel sendiri, tingkat pengangguran kita jauh di bawah nasional,” tutupnya.









