Menu ✖

Mode Gelap

News

Kepercayaan Publik Tak Cukup dengan Pencitraan, KIP Ingatkan Pentingnya Keterbukaan Informasi

badge-check


					Kepercayaan Publik Tak Cukup dengan Pencitraan, KIP Ingatkan Pentingnya Keterbukaan Informasi Perbesar

PALEMBANG – Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak cukup dibangun melalui penyampaian keberhasilan program dan kebijakan. Pemerintah juga harus membuka ruang kritik, menyediakan informasi yang akurat, serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi dengan tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045” yang berlangsung di Palembang, Rabu (18/11/2026).

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Handoko Agung Saputro, menegaskan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif badan publik. Lebih dari itu, transparansi merupakan bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat mengetahui sekaligus mengawasi pelaksanaan program pemerintah.

Menurutnya, penguatan kelembagaan Komisi Informasi dan transformasi digital tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga tersebut. Diperlukan keterlibatan seluruh badan publik dan pemangku kepentingan agar keterbukaan informasi berjalan secara optimal.

“Penguatan kelembagaan dan reformasi digital harus menjadi tugas bersama,” ujar Handoko.

Ia menjelaskan, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi memiliki peran penting dalam mendorong pemenuhan hak masyarakat atas informasi.

Karena itu, setiap badan publik perlu memastikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses secara jelas, mudah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Handoko juga menilai keterbukaan informasi harus berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional. Keberadaan Komisi Informasi menjadi bagian penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tantangan membangun kepercayaan publik tersebut turut disoroti Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan. Dalam pemaparannya bertema “Membangun Kepercayaan Publik Lewat Keterbukaan Informasi”, ia menekankan pentingnya keterhubungan antara data, informasi, dan komunikasi.

Menurutnya, informasi yang disampaikan pemerintah tidak akan efektif apabila tidak didukung data akurat dan strategi komunikasi yang tepat.

Persoalan semakin kompleks karena pola konsumsi informasi masyarakat telah banyak bergeser ke media sosial. Perubahan algoritma platform digital turut memengaruhi informasi yang diterima masyarakat, sehingga pesan pemerintah mengenai kebijakan dan pembangunan belum tentu dipahami secara utuh.

Syahganda mencontohkan, pemerintah saat ini tengah mendorong perubahan paradigma pembangunan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Arah pembangunan tersebut, menurutnya, berupaya menempatkan negara sebagai penggerak pembangunan melalui program strategis seperti swasembada pangan, hilirisasi, penguatan investasi negara melalui Danantara, hingga program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ia membandingkan pendekatan tersebut dengan paradigma ekonomi sebelumnya yang lebih mengandalkan mekanisme pasar dan konsep trickle-down effect atau efek menetes ke bawah.

Dalam pandangannya, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu memastikan hasil pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata oleh masyarakat.

“Presiden ingin mengubah paradigma pembangunan ekonomi. Negara harus kembali hadir dan memastikan kekayaan alam serta hasil pembangunan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Namun, menurut Syahganda, perubahan arah kebijakan tersebut membutuhkan komunikasi publik yang lebih efektif. Pemerintah harus mampu menjelaskan tujuan, manfaat, serta pelaksanaan setiap program agar masyarakat memperoleh informasi secara menyeluruh.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyampaian informasi mengenai program pemerintah seperti ini perlu dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami sekaligus mengawasi pelaksanaannya.

Ia menegaskan, komunikasi pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian pesan positif. Ruang kritik dan pengawasan harus tetap diberikan kepada masyarakat.

“Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi. Itu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap Rakornas Komisi Informasi dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan kelembagaan maupun peningkatan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah.

Menurutnya, transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Berbagai informasi yang sebelumnya sulit dijangkau kini dapat diakses lebih cepat melalui platform digital.

“Dengan transformasi digital, masyarakat sekarang bisa mendapatkan informasi dengan lebih cepat,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ditanya Pengganti Gibran, Kabakom RI: Wapres yang Suka Pempek

18 November 2026 - 21:32 WIB

KPPU Ingatkan Potensi Persekongkolan Tender Proyek Pemerintah di Sumsel, Pengadaan Harus Transparan

18 November 2026 - 17:50 WIB

Dari Ide Sederhana Menjadi Buku, 20 Penulis Cilik dari Berbagai Daerah Dapat Apresiasi Gramedia

18 November 2026 - 10:35 WIB

Pertamina Drilling Gelar Drilling Innovation Forum 2026, Usulan Value Creation Inovasi Capai Rp9 Triliun

18 November 2026 - 10:29 WIB

Angka Stunting Palembang Turun Jadi 119 Balita, Dewi Sastrani Perkuat Intervensi Gizi bagi 124 Anak

17 November 2026 - 19:26 WIB

Trending di News