Beberapa Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel di kantor BPK.
Kepala BPK Perwakilan Sumsel Maman Abdul Rahman menyampaikan, Dari 18 Pemerintah Kabupaten Kota dan Pemerintah Provinsi Sumsel, baru 6 yang menyerahkan laporan keuangan tahun 2018 kepada BPK perwakilan Sumsel.
“Dari 6 ini yang tercepat masih di pegang oleh Kabupaten Muba dan juga Kab. OKU, yang hari ini kita sampaikan hasilnya dengan masing-masing mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Maman, Selasa (19/3).
Meskipun Muba dan OKU jadi yang tercepat, menurutnya masih banyak perbaikan yang harus di lakukan. Seperti halnya laporan terkait biaya anggaran perjalanan dinas. “Hal yang wajar jika perjalanan dinas ini di anggarkan, tetapi dalam laporanya tidak boleh menambahkan kwitansi – kwitansi yang lain padahal belum tentu ada. Temuan ini masih banyak kami dapatkan,” tegas Maman.
Setelah Muba dan OKU, ada Kota Prabumulih, Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin dan Kab. Musi Rawas yang telah menyampaikan laporan, hanya saja masih dalam tahap penilaian.
Maman mengapresiasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota yang telah menyampikan LKPD nya, karena biasanya laporan LKPD ini di laporkan pada akhir maret. Ia juga menyampikan untukk daerah yang belum menyampikan agar segera menyampaikan laporanya. ” Jika kesemua pemerintahan daerah ini telah menyampaikan LKPDnya, provinsi Sumsel bisa menjadi urutan pertama dalam penyerahan laporan LKPD se-Indonesia,” tukasnya. (Bowok)
