PALEMBANG – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Sumatera Selatan melayangkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksi yang digelar di Palembang, mahasiswa secara simbolis memberikan kartu merah sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah setelah 1 tahun 7 bulan masa kepemimpinan.
Koordinator BEM Nusantara Sumsel, Ilham, mengatakan kartu merah tersebut merupakan representasi kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kami memberikan kartu merah kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang kami nilai belum memenuhi harapan masyarakat,” ujar Ilham, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), ketersediaan energi, harga kebutuhan pokok, hingga berbagai kebijakan nasional yang dinilai perlu dievaluasi kembali.
Menurut Ilham, kenaikan harga Pertamax menjadi salah satu perhatian utama mahasiswa karena dianggap dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai kepada publik. Selain itu, mahasiswa juga menyinggung persoalan distribusi BBM di Sumsel yang masih kerap menghadapi kelangkaan, terutama untuk jenis solar subsidi.
“Kondisi tersebut menjadi ironi bagi Sumsel yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia, ” kata dia.
Selain isu energi, mahasiswa juga menyuarakan perhatian terhadap kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andre Yunus yang saat ini sedang diproses melalui jalur peradilan militer. Menurut mereka, perlindungan terhadap aktivis dan kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dijamin oleh negara.
Tak hanya itu, mahasiswa turut mendesak pemerintah untuk mengevaluasi sejumlah program dan kebijakan yang menjadi perhatian publik, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, stabilitas harga sembako, hingga pembahasan regulasi yang berkaitan dengan TNI dan Polri.
Sebagai bentuk tekanan politik, BEM Nusantara Sumsel memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kepada pemerintah pusat untuk memberikan respons terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan.
Mahasiswa juga memperingatkan bahwa apabila tidak ada tanggapan yang dianggap memadai dalam kurun waktu tersebut, mereka berencana meningkatkan skala aksi di berbagai daerah.
“Kami memberikan waktu 7×24 jam. Jika tidak ada respons terhadap tuntutan yang kami sampaikan, maka aksi yang lebih besar akan digelar di berbagai wilayah,” tegas Ilham.
