Palembang — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) mulai memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor. Upaya ini ditandai dengan rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana asap yang digelar di Kantor BPBD Sumsel, Senin (20/4/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Iqbal Alisyahbana, dengan melibatkan berbagai instansi strategis. Langkah ini menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi terpadu sejak tahap pencegahan.
Sejumlah unsur yang hadir antara lain Korem 044 Gapo, Lanud Sri Mulyono Herlambang, BMKG, Basarnas, hingga perwakilan sektor transportasi udara seperti Angkasa Pura II dan AirNav. Selain itu, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga turut ambil bagian dalam pembahasan.
Fokus utama dalam rapat ini adalah menyamakan langkah dalam menghadapi potensi kabut asap yang kerap berdampak luas, mulai dari gangguan kesehatan masyarakat hingga terganggunya aktivitas transportasi, khususnya penerbangan.
Selain kesiapan personel dan peralatan, rapat juga menyoroti pentingnya sistem deteksi dini, patroli terpadu, serta respons cepat terhadap titik api. Koordinasi antarinstansi dinilai menjadi kunci agar penanganan di lapangan dapat berjalan efektif dan tidak terlambat.
Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan akan menjadi prioritas utama, mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa karhutla di Sumsel dapat berkembang cepat jika tidak diantisipasi sejak awal.
Dengan sinergi lintas sektor yang diperkuat sejak dini, Sumatera Selatan berharap dapat menekan risiko bencana asap pada musim kemarau tahun ini, sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga stabilitas aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
