PALEMBANG – Pemerintah mulai mendorong perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan (Sumsel) mengambil peran lebih besar dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perusahaan diminta membangun infrastruktur pengelolaan air seperti kanal blocking dan water intake untuk menjaga lahan gambut tetap basah.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Mawen LH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut diperlukan untuk mengantisipasi karhutla yang terus berulang setiap tahun, terutama di wilayah gambut.
“Kita meminta bantuan perusahaan-perusahaan untuk membuat infrastruktur, untuk mengatasi, memitigasi, agar wilayah-wilayah karhutla tidak terus terbakar,” ujar Diaz saat rapat koordinasi penanggulangan karhutla Sumsel, Rabu (7/10/2026).
Menurut Diaz, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan satuan tugas (satgas). Perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah rawan kebakaran juga harus berkontribusi dalam menyediakan infrastruktur yang dapat mempermudah penanganan saat kondisi lahan mulai mengering.
Dia mengatakan pemerintah saat ini tengah memetakan lokasi yang membutuhkan penyekatan kanal sekaligus menentukan titik pengambilan air untuk water intake.
“Daerah-daerah mana yang diperlukan untuk penyekatan, kemudian water intake bisa dilakukan di mana. Kita membutuhkan kontribusinya, mohon bantuan untuk kita bisa atasi semua ini,” katanya.
Dia menilai kondisi lahan gambut di sejumlah wilayah Sumsel saat ini cukup mengkhawatirkan karena sangat kering. Kondisi tersebut membuat ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan karhutla.
Pembangunan Sekat Kanal Berhadapan dengan Kepentingan Warga
Namun, rencana pembangunan infrastruktur pengendalian air tersebut bukan tanpa persoalan. Diaz mengungkapkan terdapat potensi penolakan masyarakat karena sejumlah kanal juga digunakan sebagai jalur transportasi untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.
Menurutnya, perusahaan yang telah menyatakan komitmen membantu pencegahan karhutla bisa menghadapi persoalan di tingkat masyarakat apabila pembangunan sekat kanal mengganggu aktivitas warga.
“Ketika perusahaan sudah komitmen membantu, ternyata di level bawah banyak penolakan dari masyarakat karena tak bisa membawa hasil produksi pertanian dan perkebunannya,” ujarnya.
Karena itu, Diaz meminta pemerintah desa, dinas lingkungan hidup kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya ikut menjembatani kepentingan perusahaan dan masyarakat.
Komunikasi dengan warga dinilai penting agar pembangunan infrastruktur pencegahan karhutla tidak justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Di sini perlu kolaborasi antara pemerintah desa, dinas lingkungan hidup kabupaten/kota, dan lainnya untuk mengomunikasikannya kepada masyarakat,” katanya.
Gubernur Sumsel Siapkan Skema Lintas Daerah
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pemerintah provinsi akan mengoordinasikan rencana pembangunan infrastruktur tersebut bersama pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, penanganan karhutla merupakan pekerjaan lintas sektor sehingga membutuhkan skema aturan yang dapat menjadi dasar pelaksanaan di lapangan.
“Kita juga membutuhkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk perusahaan yang tidak mau membangun sekat bisa saya sampaikan ke Pak Wamen,” ungkap Deru.
Deru menyebut luas lahan gambut di Sumsel mencapai sekitar 1,26 juta hektare. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi salah satu wilayah dengan hamparan gambut terbesar, yakni sekitar 600 ribu hektare.
Besarnya luasan gambut tersebut membuat pengelolaan tata air menjadi salah satu bagian penting dalam strategi pencegahan karhutla.
“Penanganan karhutla di Sumsel terus kita lakukan lewat satgas darat dan udara. Aksi dan regulasi sudah kita siapkan dengan peraturan desa melalui reward dan punishment dalam pengelolaan lahan desa di wilayah masing-masing,” kata Deru.
