Menu ✖

Mode Gelap

News

Diskotik Disegel Tetap Beroperasi, Pemprov Sumsel Soroti Risiko Usai Pria Tewas di DA Club 41

badge-check


					Assiten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel. Foto : Abdullah Toriq/Urban Id Perbesar

Assiten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel. Foto : Abdullah Toriq/Urban Id

Palembang — Kematian seorang pria di Diskotik Darma Agung (DA) Club 41 Palembang membuka kembali persoalan kepatuhan perizinan tempat hiburan malam di Sumatera Selatan. Insiden yang terjadi di lokasi hiburan yang telah disegel ini menimbulkan kekhawatiran serius soal pengawasan dan keselamatan publik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyesalkan kejadian tersebut, terlebih karena DA Club 41 diketahui belum mengantongi izin sebagai diskotik. Tempat hiburan malam itu sebelumnya telah disegel, namun diduga kembali beroperasi tanpa persetujuan pemerintah.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Apriyadi, menyebut kabar adanya korban meninggal dunia pertama kali diterima dari Satpol PP serta pantauan media sosial.

“Informasi awal kami terima pagi tadi. Ada laporan seseorang meninggal dunia di lokasi yang seharusnya sudah tidak beroperasi,” ujarnya, Senin (12/1/2026).

Menurut Apriyadi, izin operasional diskotik merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan hingga kini tidak pernah diterbitkan untuk DA Club 41. Hal itu disebabkan pengelola belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

“Tempat itu hanya memiliki izin karaoke, bar, dan restoran. Untuk diskotik, izinnya belum pernah keluar,” tegasnya.

Pemprov Sumsel menilai tindakan membuka kembali tempat hiburan yang telah disegel sebagai pelanggaran serius. Atas kejadian tersebut, pemerintah daerah telah melaporkan pengelola DA Club 41 ke Polda Sumatera Selatan.

“Karena dibuka secara paksa, kami sudah menyerahkan laporan resmi ke kepolisian untuk diproses sesuai hukum,” jelas Apriyadi.

Ia menambahkan, kejadian ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pengusaha hiburan malam agar mematuhi aturan yang berlaku. Operasional tanpa izin bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan keamanan.

“Kalau belum berizin, seharusnya tidak beroperasi. Kami khawatir jika dibiarkan, masyarakat yang justru akan bereaksi lebih dulu,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Indonesia Kita Award 2026, Buah Keberhasilan Program Desa Energi Berdikari

12 November 2026 - 08:23 WIB

Pemkot Palembang Perketat Aturan dan Transparansi Hibah APBD 2028

11 November 2026 - 15:44 WIB

Kucurkan Rp20 Miliar, Bank Sumsel Babel Biayai Perbaikan 8 Ruas Jalan di Lubuklinggau

10 November 2026 - 20:19 WIB

Tak Semua PPPK Sumsel Diperpanjang, 98 Pegawai Tak Masuk Usulan

10 November 2026 - 16:14 WIB

Gubernur Sumsel Dukung Fatwa Haram Vape, Siapkan Kajian Aturan Daerah

10 November 2026 - 16:05 WIB

Trending di News