Palembang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mulai menguliti sektor pertanian dan perkebunan.
Dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2025, DPRD menyoroti dua hal krusial: evaluasi program cetak sawah dan peluang retribusi dari bibit bersertifikasi.
Rapat yang digelar Senin (27/4/2026) itu menjadi panggung kritik sekaligus dorongan perbaikan. Rekomendasi dibacakan anggota Fraksi PKB, Elvira Novianti, di hadapan pimpinan DPRD, Gubernur Herman Deru, serta jajaran OPD.
Elvira menegaskan, rekomendasi ini bukan formalitas. DPRD ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar berdampak, bukan sekadar berjalan di atas kertas.
Salah satu sorotan tajam diarahkan ke program cetak sawah. DPRD menilai program ini perlu dievaluasi menyeluruh untuk mengurai berbagai kendala di lapangan.
“Evaluasi penting untuk memastikan program cetak sawah tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan produktivitas pertanian,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, DPRD juga mendorong optimalisasi lahan pertanian, peningkatan produktivitas hortikultura, serta penguatan pengawasan produksi jagung.
Di sektor perkebunan, DPRD melangkah lebih jauh. Mereka membuka wacana baru: penarikan retribusi dari bibit bersertifikasi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini dinilai realistis, mengingat luas perkebunan di Sumsel mencapai sekitar 2,8 juta hektare. Potensi ekonomi besar, tapi belum sepenuhnya tergarap.
“Peluang peningkatan PAD dari sektor perkebunan harus dimaksimalkan, termasuk melalui regulasi retribusi bibit bersertifikasi,” menjadi salah satu poin rekomendasi.
Namun DPRD juga mengingatkan, sebelum bicara pendapatan, pengawasan harus diperkuat. Saat ini jumlah tenaga pengawas bersertifikasi dinilai jauh dari cukup dibanding luas wilayah perkebunan.
Karena itu, DPRD merekomendasikan penambahan tenaga pengawas serta alokasi anggaran untuk pelatihan dan sertifikasi. Tanpa pengawasan kuat, potensi kebocoran dan pelanggaran akan terus terjadi.
Sorotan ini memperlihatkan arah baru DPRD: tidak hanya mengkritik, tetapi juga mendorong skema konkret peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti. Ia menyebut masukan DPRD sebagai dasar strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti dengan langkah konkret dan terukur,” ujarnya.
