Palembang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memberi dukungan terhadap program 100.000 Sultan Muda, namun dengan catatan tegas: penguatan data dan pembinaan UMKM harus diperbaiki.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2025, Senin (27/4/2026).
Rekomendasi dibacakan oleh anggota Fraksi PKB, Elvira Novianti, di hadapan pimpinan DPRD serta Gubernur Sumsel Herman Deru dan jajaran OPD.
Elvira menegaskan, program 100.000 Sultan Muda memiliki potensi besar dalam mencetak wirausahawan baru di Sumsel. Namun, implementasinya dinilai masih membutuhkan penguatan serius, terutama dari sisi data dan pendampingan.
“Program ini bagus, tapi perlu didukung data yang akurat dan pembinaan yang berkelanjutan agar benar-benar melahirkan pelaku usaha yang kuat dan mandiri,” ujarnya.
Menurut DPRD, tanpa basis data yang solid, program berisiko tidak tepat sasaran. Selain itu, minimnya pendampingan dapat membuat pelaku UMKM sulit berkembang dan bertahan dalam persaingan.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi pembinaan, pengembangan, hingga pemasaran UMKM. Tujuannya agar pelaku usaha lokal mampu naik kelas dan berdaya saing.
DPRD juga menyinggung pentingnya percepatan realisasi konsep koperasi “Merah Putih” sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi kerakyatan. Pemanfaatan aset pemerintah yang belum optimal dinilai bisa menjadi solusi konkret.
“UMKM tidak cukup hanya dibentuk, tapi harus dibina, didampingi, dan difasilitasi sampai benar-benar mandiri,” menjadi penekanan dalam rekomendasi tersebut.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan DPRD, termasuk penguatan program kewirausahaan.
“Kami akan integrasikan rekomendasi ini dalam perencanaan pembangunan agar program yang dijalankan benar-benar berdampak,” tegasnya.
