PALEMBANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Driver Online (ADO) Sumatera Selatan (Sumsel) mengaku belum tertarik mengadopsi penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kendaraan operasional driver online. Penyebab utamanya bukan karena menolak energi yang lebih ramah lingkungan, melainkan biaya konversi kendaraan yang masih harus ditanggung sendiri oleh pengemudi.
Ketua DPD ADO Sumsel, M Asrul Indrawan, mengatakan pihaknya sempat menerima undangan sosialisasi pemanfaatan BBG untuk transportasi dari PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) bersama Komunitas Mobil Gas (Komogas). Kegiatan tersebut digelar di Kantor PGN Area Palembang pada 13 Mei 2026.
“Ada tawaran dari perusahaan swasta melalui sosialisasi kepada kami. Namun sifatnya berbayar, sehingga kami tidak tertarik,” kata Asrul, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, dalam sosialisasi tersebut peserta ditawari paket konversi kendaraan ke BBG dengan biaya sekitar Rp500 ribu. Paket itu mencakup pemasangan perangkat konversi, tabung gas, serta pelatihan penggunaan.
Meski biaya tersebut dinilai lebih murah dibandingkan harga perangkat yang mencapai jutaan rupiah, Asrul menilai tetap menjadi beban bagi para driver yang pendapatannya saat ini semakin tertekan.
“Kalau dipasangkan secara gratis tentu menarik. Tapi kalau harus membayar, banyak teman-teman yang memilih tidak ikut,” ujarnya.
Selain faktor biaya, ADO Sumsel juga mempertimbangkan aspek teknis. Pemasangan tabung gas dinilai akan mengurangi ruang bagasi maupun kapasitas penumpang, terutama pada kendaraan berjenis MPV yang banyak digunakan sebagai armada transportasi online.
“Mobil harus dimodifikasi. Tabung gas dipasang di belakang sehingga mengurangi ruang. Dari tiga baris kursi bisa menjadi dua baris. Itu juga menjadi pertimbangan kami,” jelasnya.
Asrul mengaku pihaknya juga belum memperoleh gambaran utuh mengenai efisiensi penggunaan BBG. Mulai dari tingkat penghematan, jarak tempuh, hingga kemudahan pengisian bahan bakar masih menjadi tanda tanya bagi para pengemudi.
“Kami baru sebatas mendengarkan sosialisasi. Belum mengetahui seberapa besar penghematannya, bagaimana sistem pengisian, dan apakah benar-benar lebih menguntungkan dibandingkan BBM,” katanya.
Di tengah berbagai tawaran efisiensi biaya operasional, ADO Sumsel justru menilai persoalan paling mendesak saat ini adalah belum adanya keseragaman tarif transportasi online di seluruh aplikator.
Menurut Asrul, perbedaan tarif antarplatform membuat persaingan tidak sehat dan pada akhirnya menekan pendapatan pengemudi.
“Yang kami harapkan dari pemerintah bukan hanya pengurangan potongan aplikasi, tetapi penyamarataan tarif di seluruh aplikator. Jangan sampai aplikasi A dan aplikasi B memiliki tarif berbeda untuk jarak yang sama,” tegasnya.
Ia mencontohkan, perjalanan sejauh satu kilometer masih memiliki tarif berbeda di setiap platform. Kondisi tersebut membuat konsumen cenderung memilih aplikasi yang lebih murah, sementara pengemudi harus menerima tarif yang tidak sebanding dengan biaya operasional yang terus meningkat.
“BBM naik, biaya perawatan naik, kebutuhan hidup juga naik. Tetapi yang ditekan justru driver karena harus menerima tarif murah,” ujarnya.
ADO Sumsel pun meminta pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi yang menetapkan standar tarif transportasi online secara nasional agar seluruh aplikator menerapkan besaran tarif yang sama.
Menurut Asrul, langkah tersebut akan menciptakan persaingan yang lebih sehat, melindungi penghasilan pengemudi, sekaligus memberikan kepastian bagi konsumen.
“Saat ini belum ada aturan yang benar-benar mengatur keseragaman tarif. Kami berharap pemerintah hadir melalui peraturan menteri agar tarif berlaku sama di seluruh Indonesia,” katanya.
Ia menggambarkan, pendapatan kotor driver online rata-rata sekitar Rp500 ribu per hari harus dibagi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari cicilan kendaraan, bahan bakar, konsumsi hingga biaya operasional lainnya. Bahkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, pengemudi harus bekerja dari pagi hingga malam.
“Sekarang anggota ADO di Palembang sekitar 10 ribu orang. Yang dibutuhkan teman-teman saat ini adalah kebijakan yang benar-benar dapat mengurangi beban hidup, bukan tambahan pengeluaran baru,” pungkasnya.
