Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel untuk terlibat melakukan pengawasan penggunaan keuangan di Sumsel.
Hal ini diungkapkan Gubernur Sumsel, Herman Deru usai melakukan pengukuhan kepala BPKP yang baru di Griya Agung Palembang, Jumat (4/6/21).
Herman Deru menjelaskan, saat ini kerja tidak bisa dilakukan sendirian namun membutuhkan kolaborasi antar semua pihak termasuk bersama BPKP.
“Tujuannya, guna tercapainya sasaran anggaran yang baik, termasuk dana desa. Kita tahu bagaimana variatifnya penyelenggara keuangannya,” tegasnya.
Menurut Herman Deru, keberadaan BPKP bisa menjadi navigator untuk penyelenggaraan keuangan yang tidak melanggar aturan hukum, terbebas dari mark up dan fiktif.
“BPKP diharapkan memberi petunjuk untuk pelaksaan anggaran keuangan di Sumsel yang efektif, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKI RI, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pejabat yang baru diharapkan memberikan perubahan dan membantu pemerintah provinsi Sumsel.
“Kita melaksanakan amanah presiden. Kita membangun penyerapan anggaran yang akuntabel dan ada manfaat bagi masyarakat. Termasuk kita akan mengawal dana desa,” tegasnya.
Dijelaskannya, tugas utama BPKP sebagai auditor internal dapat memberikan capaian yang baik, efektif serta akuntabel keuangan di Sumsel.
“Kuncinya jika daerah itu maju, maka peran dan fungsi BPKP juga berhasil. Sebab anggaran dan realisasi berjalan dengan baik, sehingga berdampak bagi masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengawalan percepatan belanja daerah, mendorong percepatan belanja daerah, dan membantu persoalan bantuan sosial.
Kepala BPKP Sumsel sendiri dijabat oleh Buyung Wiromo Samudro, menggantikan Kepala BPKP Sumsel yang lama, Tri Handoyo. Sebelumnya pindah ke Sumsel, Buyung Wiromo Samudro diketahui pernah menjabat sebagai Kepala BPKP Sumatera Barat.
