PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur secara merata di 17 Kabupaten/kota di Sumsel. Salah satu caranya dengan mengucurkan Bantuan Gubernur Khusus (Bangubsus) secara proporsional bagi setiap daerah.
“Kita telah mempersilahkan bagi Bupati dan Walikota memaparkan programnya, dari sini kita tahu program mana saja yang bisa kita bantu dari Bangubsus,” ungkap Herman Deru usai mendengarkan paparan program Kota Prabumulih di ruang tamu Gubernur, Selasa (16/2/21).
Dijelaskannya, Bangubsus diberikan setelah tim dari Provinsi melakukan verifikasi ke lapangan. Menurutnya, Bangubsus akan diutamakan bagi pembangunan yang sangat dibutuhkan, dikeluhkan atau akan menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
Dari sejumlah program unggulan dijalankan Walikota Prabumulih baik pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka mendekatkan pelayanan pada masyarakat termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Mendapatkan respon positif dari Gubernur HD. Karena itu dia minta ada sinkroniasi antara Pemkot dan Pemprov agar program tersebut dapat
“Kita persilahkan Walikota Prabumulih, Ridho Yahya untuk mengsikronisasikan program bersama tim dari Provinsi Sumsel. Kita terus berusaha untuk memberikan Bangubsus dengan proporsional di setiap kebupaten/kota di Sumsel, demi terwujudnya Sumsel Maju Bersama,” imbuhnya.
Sementara itu dengan rinci Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya, MM menjelaskan setidaknya ada 11 program unggulan diusulkan Pemkot Prabumulih di TA. 2021 meliputi pembangunam rumah tidak layak huni, pembangunam rumah komunitas, penolakan ekspor batubara, pembangunan jaringan gas rumah tangga dan PEP Akamigas.
“Program unggul lainnya ada pengembangan UKM, pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah, wajib shalat, baca dan tulis Al-quran, khitanan ke rumah masyarakat, mobil jenazah gratis dan pemberian insentif tenaga sosial,” ucapnya.
Disisi lain, sejumlah program penting lainnya tetap dijalankan seperti pembangunann flay over, exit tol dan budidaya perikanan.
“Tentu kita ingin adanya sikronisasi antara program kota dengan provinsi. Terutama program yang berdampak bagi masyarakat luas, seperti pembangunan rumah ibadah, rumah tidak layak huni dan komunitas dan PEP Akamigas, exit tol dan pusat budidaya ikan,” ucapnya.
