Gubernur Sumsel H Herman Deru mengikuti rakor erantasan korupsi dan dialog bersama pem seluruh gubernur se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui video conference.
Dalam kesempatan itu, HD mengatakan meskipun ditengah merebaknya pandemi covid-19, program daerah tidak boleh terhenti meskipun dilakukan refokusing anggaran yang difokuskan dalam penanganan covid-19.
Menurutnya berhentinya proses pembangunan tentu akan mempengaruhi perekonomian di suatu daerah.
“Saya harap daerah tetap bisa berinovasi dan improvisasi dalam hal pembangunan daerah meskipun keputusan refokusing terdapat persentasi tertentu dengan variabel kesehatan,” ujarnya.
HD mengatakan banyaknya jumlah kasus positif di suatu daerah tidak dapat dijadikan tolak ukur suatu daerah menjadi dikucilkan, karena hal tersebut juga terjadi karena masifnya tes yang dilakukan oleh daerah dalam upaya cegah tangkal covid-19, melalui tracing, testing, dan treatment. Yang membuktikan adanya keseriusan penanganan covid-19 oleh Pemda.
“Kita harus berpikir tentang angka keberhasilan yang sembuh. Karena informasi peningkatan jumlah positif akan menimbulkan kepanikan dan kepanikan membuat ekonomi rusak. Yang perlu diperhatikan bagaimana treatmentnya,” ujarnya.
“Karena jika kita ingin bantu UMKM, pasti mereka butuh keterampilan, harus ada pemasaran, sehingga harus ada solusi untuk ini semua,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Firli Bahuri sepakat dengan apa yang dikatakan Gubernur HD saat menanggapi hal tersebut. Dijelaskannya bahwa sesuai amanat Presiden bahwa selama musim pandemi ini, kegiatan aktivitas perekonomian tidak boleh terhenti, PHK tidak boleh terjadi sehingga aktivitas ekonomi masih berjalan.
