PALEMBANG – Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ir H Mawardi Yahya menerima audiensi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Daerah (JPKP) Sumsel di ruang tamu Wakil Gubernur, Selasa (29/12/20).
Wakil Gubernur, H Mawardi Yahya meyambut baik kehadiran JPKP Sumsel sebagai institusi mengawasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebab dalam hal pengawasan juga butuh peran masyarakat baik secara perseorangan maupun dalam bentuk lembaga kemasyarakatan.
” LSM maupun lainnya mempunyai hak dalam mengawasi kebijakan pemerintah agar tidak menyalahi aturan yang sudah ada,” ungkap Wagub.
Selain itu, Mawardi juga mengajak pengurus JPKP untuk memaksimalkan perannya menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak agar jalannya kebijakan pemerintah tetap sasaran jauh dari prosedur yang menyalahi hukum.
“Kita ucapkan terimakasih karena JPKP telah ikut mengawasi terkait kebijakan pemerintah daerah. Kita akan bertekad untuk menyelesaikan berbagai program, termasuk kantor Gubernur Sumsel yang baru,” ujarnya.
Sementara itu Ketua JPKP Provinsi Sumsel, Anang Heriyanto mengatakan, tujuan mereka audensi guna menjalin silahturahmi dengan Pemerintah Daerah.
“Ini organisasi masih baru, dan anggotanya masih muda. Kami mohon bimbingan dan petunjuk dalam proses pelaksanakan tugas dan fungsi di lapangan dari Pak Wakil Gubernur Sumsel,” ungkapnya.
Dijelaskannya, pihaknya mengaku senang bisa bertemu bersama Wakil Gubernur Sumsel. Serta berkomitmen memberikan kontribusi maupun kaloborasi terhadap upaya pengawasan kebijakan pemerintah.
“Di lapangan tentu akan banyak masalah. Terutama saat melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengawal berbagai kebijakan publik di Sumsel. Sehingga kaloborasi harus dilakukan agar tugas kita mengawal juga berjalan dengan baik,” ucapnya. **
