Ratusan massa dari Gerakan Solidaritas Mahasiswa dan Buruh Indonesia di Sumatera Selatan menggelar aksi demo di lampu merah depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memperingati hari buruh sedunia (May Day), Rabu (1/5). Dalam aksi ini massa memberikan 16 tuntutan kepada pemerintah.
Tuntutan yang diberikan yakni tolak dan hancurkan sistem noelibralisme di Imdonesia dan laksanakan pasal 33 UUD 1945, revisi PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, tegakkan UU Ketenagakerjaan di setiap perusahaan, perluas kesempatan kerja bagi kelompok maupun disabilitas, tolak pekerja anak maupun human trafficking, perlindungan buruh perempuan dan exploitasi jam kerja.
Selain itu ada juga, tolak sistem buruh kerja outsourching, tolak upah murah buruh, mendesak untuk dibuatnya peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama di setiap perusahaan, terapkan kesejahteraan buruh dengan upah layak, jaminan kepastian hukum terhadap kontrak kerja, tolak segala bentuk intimidasi fisik dan verbari serta pelecehan seksual buruh, kepemilikan saham oleh buruh di setiap perusahaan, dibentukan ketenagakerjaan diseluruh kota dan kabupaten Sumsel, meminta kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati mengeluarkan instruksi pembentukan serikat pekerja di seluruh perusahaan yang ada di Sumsel, dan bentuk Posko perjuangn buruh.
“Kami hadir di sini untuk memperjuankan nasib para buruh yang selama ini tertindas dari kebijakan perusahaan. Semoga dengan tuntutan kami ini dapat segera direalisasikan. Hingga saat ini peran Disnaker belum maksimal, hanya menerima laporan namun tidak melakukan tindakan,” kata koordinator Aksi, Andreas OP.
Di tengah aksi, Sekretariat DPRD Sumsel ini memberikan tumpeng kepada para peserta aksi buruh. Wakil Ketua DPRD Sumsel, Yansyuri dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara pun memberikan tumpeng kepada para buruh. (bo)
