Kemajuan dan percepatan pembangunan daerah adalah satu hal yang tak bisa dipungkiri harus segera dilakukan. Terlebih sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo pembangunan di Indonesia harus bersifat Indonesia centris, mulai dari pembangunan di seluruh daerah dan merata. Menyadari hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berupaya untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya kemajuan pembangunan di Sumsel dengan memfokuskan pada dua hal utama.
“Percepatan pembangunan di daerah utamanya yang telah dianggarkan melalui ABPD ini yang dijalankan, dan sudah terencana dengan tepat. Fokus di perencanaan secara matang, sehingga tidak bisa akan melenceng dari apa yang sudah ditetapkan. Kemudian yang harus dilakukan adalah pengawasan serta penggunaan anggaran”, kata HD dibincangi saat menghadiri seminar nasional bertajuk “Penegakan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah”, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta , Senin (24/02).
Fokus Sumsel sendiri pada percepatan pembangunan dilanjutkan HD adalah menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit, sehingga program yang tidak berkenaan dengan visi misi HDMY tentu tidak akan dijalankan. “Dengan menekan angka kemiskinan hingga satu digit, ini juga merupakan langkah kita dalam mendorong percepatan pembangunan. Selanjutnya adalah sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Bagaiamana penyelenggaraan APBD di kabupaten/kota itu juga kita evaluasi. Selain itu, untuk pengawasan kita inginkan pengawasan berlangsung sejak awal pembangunan jangan saat selesai baru kemudian ada pengawasan (pemeriksaan)”, tandasnya.
Lebih lanjut HD menyampaikan percepatan pembangunan daerah juga harus mengedepankan kemudahan dalam izin berinvestasi serta kepastian jaminan keamanan dan hukum. “Saya memang sengaja hadir ke acara seminar nasional ini, karena manfaatnya penting sekali. Seperti pengelolaan dana desa, yang harus dikelola dengan baik. Kita tahu bahwa kepala desa sebagian besar kurang memahami administrasi, sehingga ini perlu pembinaan agar dana desa berjalan dengan baik dan tidak melenceng”, imbuhnya.
Adapun seminar nasional tersebut dibuka langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang dalam sambutannya menekankan tentang pentingnya mempercepat pembangunan daerah. “Di sini lah peran dan kepentingan kami sebagai perwakilan di daerah mendorong percepatan pembangunan daerah. “Jika daerah maju maka Indonesia akan maju, mewujudkan pembangunan yang merata namun tanpa melanggar hukum”, katanya.
AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menambahkan saat ini masih dijumpai kepala daerah yang ragu-ragu dalam mengambil kebijakan dalam memajukan daerahnya. Selain itu penegakan hukum pun perlu dihormati, tetapi percepatan pembangunan tetap harus dilaksanakan. “Mengingat pentingnya investasi dan penciptaan lapangan kerja sesuai arahan Presiden”, bebernya.
Dalam seminar nasional yang dipandu Rosianna Silalahi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Ketua Komite 1 DPD RI Agustin Teras Narang, Ketua KPK RI Firli Bahuri, Kepala Kejaksaan Agung RI ST Burhanuddin, Kapolri yang diwakili Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, dan Mendagri yang diwakili Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo. (ADV)
