Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan Upacara Peringati Hari Kesadaran Nasional secara khidmat di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Upacara Hari Kesadaran Nasional dilaksanakan secara rutin pada tanggal 17 setiap bulan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 1981.
Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Tjahyono Saputro mewakili Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, menjadi Inspektur Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Rabu (17/1/2024). Agenda ini diikuti oleh PJU Mabes Polri, Para Pati, Pamen, dan peserta upacara yang terlibat.
Brigjen Pol. Tjahyono mengatakan bahwa Upacara Hari Kesadaran Nasional mempunyai makna yang luhur dalam meningkatkan nilai kejuangan dalam mengejahwantahkan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Sehingga ia meminta agar polisi selalu menjadi pengayom dan pelayan masyarakat.
“Sebagai insan bhayangkara selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, kita wajib mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari melalui kinerja optimal dalam mewujudkan kehadiran Polri di masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban,” ungkap Brigjen Pol. Tjahyono.
Brigjen Pol. Tjahyono mengingatkan agar jajaran kepolisian selalu melayani masyarakat dengan mencerminkan nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya, serta Panca Prasetya Korpri.
“Dan menjadi ‘trigger’ bagi segenap anggota Polri dan ASN Polri untuk memberikan pengabdian yang terbaik dalam melaksanakan tupoksinya,” tuturnya.
Sejauh ini Polri sedang melaksanakan pengamanan tahapan kampanye dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Terdapat tiga operasi pengamanan Pemilu yang dilakukan Polri, yakni Operasi mantap Brata 2023 dan 2024, Operasi Nusantara Cooling System, dan Operasi Kontijensi Aman Nusa 1, 2 dan 3.
Dari ketiga operasi tersebut, kata Brigjen Pol. Tjahyono, Polri dituntut untuk dapat bersinergi dengan seluruh elemen bangsa untuk mengantisipasi berbagai macam potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi dalam semua tahapan pemilu.
“Dan mampu menyampaikan narasi kebangsaan agar masyarakat mendapatkan edukasi demokrasi yang sehat,” pungkasnya.
