Washington DC – Diplomasi ekonomi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Washington D.C., Amerika Serikat, membuahkan capaian konkret berupa penurunan tarif perdagangan hampir 50 persen, dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya kepada awak media di Washington D.C., Jumat (20/02/2026).
“Di situ juga dilaksanakan penandatanganan langsung perjanjian, yang mana saya mengingatkan lagi, jadi perjanjiannya memang 19 persen, menjadi 19 persen, dari sebelumnya tahun lalu itu 32 persen, menjadi 19 persen,” ujar Seskab.
Selain penurunan tarif, Seskab menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut juga memberikan fasilitas tarif nol persen bagi 1.819 produk unggulan Indonesia, khususnya pada sektor pertanian dan industri strategis.
“Kemudian yang kedua, ada tarif nol persen untuk 1.819 produk unggulan, khususnya di bidang pertanian dan industri, kopi, kakao, minyak kelapa sawit, kemudian semikonduktor,” imbuhnya.
Selain itu, Seskab menjelaskan bahwa pertemuan bilateral tersebut menjadi momen penting di tengah padatnya agenda Inaugural Meeting Board of Peace yang dihadiri lebih dari 15 kepala negara dan kepala pemerintahan.
Dari seluruh pemimpin yang hadir, Presiden Prabowo menjadi satu-satunya kepala negara yang melaksanakan pertemuan bilateral secara langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Seskab juga menjelaskan bahwa usai penandatanganan perjanjian, kedua pemimpin negara melanjutkan pembahasan dalam pertemuan tertutup. Berbagai isu strategis dibahas dalam suasana yang konstruktif dan produktif.
“Kemudian Presiden Prabowo dan Presiden Trump melaksanakan pertemuan, kurang lebih sekitar 30 menit, tentunya banyak pembicaraan di sana, dan kita tunggu, mungkin dalam waktu dekat, yang sekarang 19 persen, ya mungkin ke depan akan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia, kita tunggu saja,” pungkasnya.
Diplomasi Presiden Prabowo di Washington menegaskan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional melalui pendekatan langsung di tingkat pemimpin negara.
Kesepakatan ini sekaligus membuka ruang lebih luas bagi ekspansi produk Indonesia di pasar global dan memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi internasional.
