Bogor – Presiden Prabowo Subianto mengirimkan pesan tegas kepada elite birokrasi dan pejabat negara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2). Di hadapan para kepala daerah, Prabowo menegaskan bahwa era pengelolaan kekayaan negara yang tercerai-berai dan rawan disalahgunakan telah berakhir.
Prabowo menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengunci kebocoran aset negara. Menurutnya, selama ini kekayaan nasional dikelola secara terfragmentasi melalui lebih dari seribu entitas usaha, kondisi yang membuka ruang manipulasi dan penyimpangan.
“Bayangkan, lebih dari seribu perusahaan dikelola tanpa satu komando yang jelas. Ini bukan sekadar tidak efisien, tapi berbahaya bagi kekayaan negara,” ujar Prabowo dalam taklimatnya.
Ia mengungkapkan bahwa Danantara kini mengelola aset negara dengan nilai mencapai USD 1.040 miliar, menjadikannya salah satu Sovereign Wealth Fund terbesar di kawasan. Konsolidasi ini, kata Prabowo, bukan hanya soal investasi, melainkan upaya sistematis untuk memastikan aset negara berada dalam pengawasan ketat.
Namun, pesan paling tajam disampaikan Prabowo saat menyinggung praktik korupsi yang selama ini dianggap kebal hukum. Ia menegaskan bahwa konsolidasi aset akan dibarengi dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“Yang merasa pernah mengambil hak negara, jangan merasa aman. Akan ada waktunya pertanggungjawaban,” tegasnya, disambut suasana hening peserta Rakornas.
Prabowo juga menepis anggapan bahwa ketegasannya hanya sebatas retorika. Ia menyebut aparat penegak hukum siap bergerak dan tidak akan ragu memanggil siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
Lebih jauh, Prabowo menempatkan sikap tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat dan Tuhan.
“Pemimpin tidak boleh takut pada kekuasaan atau tekanan apa pun, kecuali pada rakyat dan Yang Maha Kuasa,” katanya.
