PALEMBANG – Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Palembang-Betung kembali mencatatkan kemajuan signifikan. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menyalurkan Uang Ganti Kerugian (UGK) tahap terbaru bagi warga terdampak pembebasan lahan di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Jumat (13/11/2026).
Pencairan dana yang bersumber dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) ini mencakup lima persil bidang tanah. Proses penyerahan dilakukan secara langsung melalui Bank Mandiri Cabang Kapten A. Rivai, Palembang.
Asisten I Setda Kota Palembang Sulaiman Amin mengapresiasi sikap kooperatif warga yang rela melepaskan hak atas tanahnya demi kepentingan umum. Menurutnya, dukungan masyarakat merupakan kunci utama percepatan infrastruktur di wilayah Sumatera Selatan.
”Pemerintah Kota Palembang sangat bersyukur dan mengapresiasi dukungan warga. Kehadiran Jalan Tol Palembang-Betung ini diproyeksikan akan memicu pertumbuhan ekonomi baru, mempermudah aksesibilitas menuju Kota Palembang, serta efektif mengurai titik-titik kemacetan,” ujar Sulaiman usai penyerahan dana.
Sulaiman menegaskan bahwa proyek tol ini tidak sekadar membangun jalur transportasi, melainkan dirancang untuk mendongkrak mobilitas dan perputaran ekonomi warga di masa mendatang.
Ia pun berpesan agar dana ganti rugi tersebut dapat dikelola secara bijak oleh para penerima.
”Kami berharap apa yang telah direlakan oleh bapak dan ibu sekalian menjadi ladang pahala bagi keluarga. Hari ini uang ganti kerugian yang bersumber dari Lembaga Manajemen Aset Negara secara resmi diserahkan agar dapat diterima dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi aktif dalam menyukseskan program ini,” kata Sulaiman.
Terkait sisa bidang tanah yang masih dalam tahap pemberkasan, Pemkot Palembang terus memacu koordinasi lintas instansi agar proses administrasi rampung tepat waktu dan tidak menghambat target penyelesaian konstruksi tol.
Agenda penyaluran UGK ini turut melibatkan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pertanian Kota Palembang, Bagian Hukum Setda Kota Palembang, jajaran camat dan lurah setempat, serta pimpinan Bank Mandiri Cabang Kapten A. Rivai.
