Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakertek) Penanggulangan Bencana dengan tema “Sinkronisasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan”, di Kantor BPBD Sumsel, Rabu (15/10/2025).
Rapat tersebut digelar secara hybrid, baik luring maupun daring, dan diikuti oleh seluruh BPBD kabupaten/kota di Sumsel.
Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan, M Iqbal Alisyahbana, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi dan pendapat mengenai penerapan SPM penanggulangan bencana, sehingga koordinasi antara pusat, provinsi, dan daerah dapat berjalan lebih efektif.
“Dengan adanya kesamaan persepsi, diharapkan ke depan tidak lagi terjadi tumpang tindih tugas antara BPBD pusat dan daerah. Penanganan bencana pun bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Iqbal.
Iqbal menyebut hingga saat ini tercatat 220 kasus bencana di Sumsel, baik berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran pemukiman, banjir, maupun tanah longsor yang menimbulkan kerusakan infrastruktur dan tempat tinggal warga.
Ia berharap forum ini menjadi wadah bagi seluruh BPBD kabupaten/kota untuk berbagi masukan dan menyamakan langkah dalam penanganan bencana di wilayah masing-masing.
“Melalui Rakertek ini kita ingin memperkuat sinergi dan kolaborasi penanganan bencana di Sumsel. Jangan sampai ada saling tunggu atau tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak,” tambahnya.
Iqbal juga mengakui bahwa kendala utama dalam penanganan bencana di daerah selama ini adalah terbatasnya anggaran. Karena itu, pihaknya mendorong setiap BPBD kabupaten/kota untuk dapat memprioritaskan alokasi dana penanggulangan bencana dalam anggaran daerah masing-masing.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi dan kesiapsiagaan antarwilayah dalam menghadapi potensi bencana di Sumsel.
