Sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Daerah Sumatera Selatan (APD-SS) menggelar aksi demo di depan Kantor Wali Kota Palembang, Selasa, 6 Januari 2026.
Kedatangan massa itu untuk menuntut adanya dugaan praktik kolusi dalam seleksi calon direktur operasional Perumda Pasar Palembang Jaya yang merupakan BUMD milik Pemkot Palembang.
Koordinator Aksi, Ade Syawal, mengatakan sorotan pertama yakni terkait adanya salah satu calon yang ikut seleksi yang diduga merupakan pengurus atau terafiliasi dengan partai politik.
“Padahal sudah jelas kalau dalam salah satu persyaratan seleksi sendiri tidak boleh menjadi atau sedang dalam anggota atau pun juga pengurus partai politik,” katanya.
Selain itu, terkait adanya surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jika yang bersangkutan tidak terlibat parpol, menurut Ade hal tersebut bisa menjadi tindak pidana penipuan sebab sang oknum dinilai melakukan pemalsuan identitas.
“Kita bisa menduga juga ada indikasi penipuan karena ia telah memalsukan identitasnya,” ujar Ade.
Ade mengungkap harapannya agar sang oknum didiskualifikasi sebagai calon direktur operasional. Kemudian ia juga menegaskan apabila hal tersebut tidak ditindaklanjuti maka ia meminta agar Wali Kota Palembang mundur dari jabatannya secara terhormat.
“Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti maka kami bisa menduga-duga bahwa Pemerintah Kota Palembang telah melegalkan praktik kolusi. Kami meminta Wali Kota mundur dari jabatan secara terhormat,” pungkasnya.
