Menu

Mode Gelap

News

Sistem Pelaporannya Lewat Aplikasi JAGA.ID Efektif Tekan Praktik Korupsi di Sumsel

badge-check


					Sistem Pelaporannya Lewat  Aplikasi JAGA.ID Efektif Tekan Praktik Korupsi di Sumsel Perbesar

PALEMBANG- Aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berdasarkan hasil verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Provinsi ini mendapat nilai 79,38% atau lebih tinggi dari capaian taget nasional yang hannya 64%.

 

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program pencegahan korupsi terintegrasi 2021 yang juga dihadiri Bupati/Walikota di Provinsi Sumsel, secara virtual di Command Center Kantor Gubernur, Selasa (16/2).

 

Dijelaskan  Sekda, secara rincian pencapaian setiap sektor terdiri dari pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 85,50%. Kemudian pengadaan barang dan jasa sebesar 79,45%, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 92,13%. Selanjutnya kapabilitas APIP 76,90%. Pajak daerah sebesar 60,83%, manajemen ASN sebesar 79,92 %, dan manajemen aset daerah sebesar 81,65%.

 

“Rakor ini bertujuan untuk melihat sejauh mana rencana aksi yang sudah di jalankan, sejauh mana progres yang dilakukan, serta faktor apa saja yang bisa menghambat pelaksanaannya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan,” ungkapnya.

 

Menurut Sekda, berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Sumsel dalam mencegah Praktik Korupsi mulai dari penataan kebijakan dan regulasi, instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Termasuk pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sampai dengan penyelamatan keuangan/aset negara.

 

“Aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini, sistem pelaporannya melalui aplikasi JAGA.ID dimana dalam aplikasi ini terdapat 2 pelaporan yaitu Stranas PK dan korsupgah yang terdiri dari delapan sektor, antara lain  perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dana desa serta manajemen aset daerah,” tandasnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Diaspora Indonesia Sambut Hangat Presiden Prabowo di Rio de Janeiro

6 Juli 2025 - 16:04 WIB

Gubernur Herman Deru Jadikan Desa Talang Buluh Percontohan Posbakum Pertama di Sumsel

6 Juli 2025 - 14:13 WIB

Anjungan Sumsel di TMII Disulap Jadi Panggung Budaya Festival Seni Tradisi 2025

5 Juli 2025 - 23:44 WIB

Retret Laskar Pandu Satria Bangkitkan Semangat Nasionalisme Pelajar Sumsel

4 Juli 2025 - 22:30 WIB

Herman Deru Dukung Penuh UIN Raden Fatah Buka Fakultas Kedokteran, Jawab Kebutuhan Dokter di Sumsel

4 Juli 2025 - 06:30 WIB

Trending di News