Palembang – Komitmen Sumatera Selatan dalam memperkuat pembangunan berbasis data semakin nyata.
Pada Jumat (12/9/2025), Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menandatangani nota kesepakatan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik, disaksikan oleh 17 bupati/wali kota se-Sumsel dan BPS kabupaten/kota.
Dengan penandatanganan ini, Sumsel menjadi provinsi kedua di Indonesia setelah Riau yang secara komprehensif melibatkan seluruh kepala daerah.
Gubernur Herman Deru menyebut langkah ini sebagai bukti konsistensi Sumsel dalam membangun berdasarkan data akurat.
“Kita ingin setiap kebijakan lahir dari data, bukan asumsi,” tegasnya.
Nota kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama jangka panjang dalam rangka menciptakan Data Terpadu Statistik dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Melalui DTSEN, data sektoral yang selama ini tersebar akan disatukan menjadi satu dashboard pembangunan.
Menurut Gubernur Herman Deru, integrasi data sangat penting karena selama ini banyak data yang tumpang tindih, mulai dari DTKS Kementerian Sosial, data kemiskinan ekstrem dari Bappenas, hingga data sektoral di berbagai lembaga.
“Dengan satu sistem terpadu, kita akan punya arah pembangunan yang lebih jelas,” katanya.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, mengapresiasi langkah cepat Sumsel.
Menurutnya, kerjasama ini akan semakin memperkuat basis data yang dapat digunakan untuk merancang strategi pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan percepatan pembangunan ekonomi daerah.
Ia menyebutkan, selain memiliki pertumbuhan ekonomi 5,42 persen, Sumsel juga berkontribusi besar terhadap PDRB Sumatera. Namun, tantangan pemerataan tetap ada.
“Kerja sama ini penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Amalia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pemutakhiran data, termasuk pelaksanaan sensus ekonomi mendatang. Ia berharap seluruh kepala daerah mendukung penuh agenda besar BPS ini.
Kepala Diskominfo Sumsel, Rika Efianti, menjelaskan bahwa kesepakatan ini diharapkan meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dengan BPS dalam mendukung pembangunan berbasis data.
“Manfaatnya nyata, baik untuk pemerintah daerah maupun BPS sendiri,” ujarnya.
Acara yang digelar di Griya Agung ini juga dihadiri Kepala BI Sumsel, Bambang Pramono, dan Kepala BPS Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto.
Seluruh bupati dan wali kota se-Sumsel menyatakan dukungannya terhadap DTSEN.
Dengan momentum ini, Sumsel menegaskan diri sebagai salah satu daerah pionir dalam membangun tata kelola pemerintahan modern yang berbasis data, transparan, dan akuntabel.
