PALEMBANG – Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang mendesak Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mundur dari jabatannya setelah ultimatum penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berakhir pada Minggu (11/10/2026).
Desakan tersebut merupakan tindak lanjut aksi demonstrasi di Kantor Pemerintah Provinsi Sumsel pada Senin (5/10/2026). Saat itu, mahasiswa memberikan tenggat waktu 125 jam atau 5 x 25 jam kepada pemerintah provinsi untuk memenuhi tuntutan mereka terkait penanganan karhutla.
Dalam pernyataan sikap pada Minggu, mahasiswa menegaskan bahwa batas waktu tersebut telah berakhir. Mereka pun kembali menyuarakan tuntutan agar Herman Deru melepaskan jabatannya.
Seruan itu disampaikan melalui yel-yel,
“Gubernur mundur, Sumsel maju, turunkan saja!”
Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, M Naufal Fawaz, mengatakan pihaknya kini mengonsolidasikan langkah lanjutan untuk menagih komitmen gubernur. Menurutnya, tuntutan yang disampaikan saat demonstrasi sebelumnya telah ditandatangani langsung oleh Herman Deru.
“Kami sedang melakukan konsolidasi terkait poin-poin tuntutan yang kami bawa pada aksi tanggal 5 Oktober 2026 kemarin. Yang jelas, kami akan menagih janji Gubernur Sumsel terhadap poin tuntutan kami yang sudah ditandatangani langsung oleh Bapak Gubernur tentang ultimatum ini,” ungkap Naufal, Senin (12/10/2026).
Mahasiswa Soroti Karhutla yang Terus Berulang
Visual drone Manggala Agni di Pemulutan, Ogan Ilir. Foto : Mangga Agni
Bagi mahasiswa, persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Mereka menilai pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Naufal menyayangkan penanganan karhutla dan kabut asap yang dinilainya belum menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
“Kami sangat menyayangkan kelalaian pemerintah provinsi dalam menanggulangi serta menangani karhutla dan kabut asap ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kabut asap dan karhutla ini sudah seperti event tahunan pada saat musim kemarau,” katanya.
Mahasiswa, lanjutnya, tetap mengapresiasi kerja satuan tugas (satgas) yang melakukan pemadaman di lapangan. Namun, upaya tersebut harus dibarengi tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
“Kami mengapresiasi kinerja teman-teman satgas, namun kami juga ingin penindakan secara tegas terhadap para pelaku pembakaran lahan. Kami merasa percuma apabila api di titik A dipadamkan, namun di titik B kembali dilakukan pembakaran yang membuat karhutla dan kabut asap ini tak kunjung usai,” ujarnya.
Aksi Jilid II Masih Dibahas
Berakhirnya ultimatum belum langsung diikuti penetapan jadwal demonstrasi berikutnya. Aliansi Mahasiswa UIN Raden Fatah masih membahas langkah yang akan ditempuh, termasuk kemungkinan mempertahankan tuntutan sebelumnya atau menambahkan poin baru.
Naufal mengatakan aksi jilid II menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan. Namun, keputusan dan jadwal pelaksanaannya belum ditetapkan.
“Seperti yang saya katakan tadi, sekarang kami aliansi sedang melakukan konsolidasi lanjutan terkait ultimatum kami, entah itu kami tetap membawa tuntutan yang sama seperti kemarin ataupun menambah poin tuntutan kami,” jelasnya.
Jika aksi lanjutan diputuskan, mahasiswa akan menyampaikan seruan aksi kembali kepada publik.
“Apabila kami akan melakukan aksi jilid II, akan kami buat seruan aksi kembali,” katanya.
Herman Deru Bermalam di Lokasi Karhutla OKI
Di tengah desakan mahasiswa, Herman Deru melakukan pemantauan langsung ke lokasi karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), salah satu wilayah dengan konsentrasi kebakaran tinggi di Sumsel. Ia bersama Bupati OKI Muchendi Mahzareki meninjau kondisi lapangan dan perkembangan penanganan kebakaran.
Deru mengatakan dirinya akan bermalam di lokasi untuk melihat kondisi secara langsung sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan optimal.
“Setelah mendengar paparan petugas Manggala Agni, arah angin saat ini menuju utara. Artinya, dari OKI menuju Palembang. Sementara helikopter berada di Palembang, tepatnya Lanud, sehingga kondisi jarak pandang menjadi salah satu kendala,” jelasnya.
Menurut Deru, kondisi jarak pandang menjadi salah satu hambatan bagi operasi pemadaman melalui udara. Pemerintah provinsi juga mengoptimalkan patroli udara untuk mendukung penanganan karhutla.
“Kita akan bermalam di sana untuk melihat kondisi riil sekaligus memastikan penanganan karhutla berjalan dengan baik,” ujarnya.
