Palembang— Ajang Kejuaraan Karate Liga Pelajar ke-1 yang mengatasnamakan Piala Wali Kota Palembang menuai protes keras dari orang tua peserta. Kompetisi tersebut dipersoalkan karena diduga dikelola secara tidak transparan serta menyediakan fasilitas yang dinilai tidak layak dan membahayakan keselamatan atlet.
Panitia memungut biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000 per peserta, ditambah biaya coach Rp 30.000. Dengan jumlah peserta yang disebut mencapai ribuan, total dana yang terkumpul diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Namun, fasilitas yang diterima peserta dinilai tidak sebanding.
“Sudahlah mahal, fasilitas tidak memadai. Tenaga medis tidak ada, ambulans tidak ada. Piagam cuma kertas biasa dan medali ala kadarnya. Terus uang Rp 300.000 lebih per peserta itu ke mana?” ucap salah satu orang tua peserta di lokasi pertandingan.
Kondisi arena pertandingan juga dikeluhkan karena pengap dan tidak kondusif. Sejumlah atlet cilik dilaporkan mengalami kelelahan ekstrem hingga nyaris pingsan. Minimnya kesiapan tim medis dalam ajang beladiri tersebut semakin memperparah situasi.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, akhirnya memberikan klarifikasi terkait permasalahan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang tidak memiliki keterlibatan dalam penyelenggaraan Kejuaraan Karate Liga Pelajar ke-1 yang mengatasnamakan Piala Wali Kota Palembang.
Ratu Dewa menyatakan, baik secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Wali Kota, dirinya tidak pernah melakukan kerja sama, audiensi, maupun bentuk keterlibatan apa pun dengan pihak penyelenggara kegiatan tersebut.
“Pemerintah Kota Palembang dan Wali Kota Palembang tidak pernah memberikan, menerima, maupun menarik sumbangan atau bantuan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan kegiatan tersebut,” tegas Ratu Dewa dalam klarifikasi resminya.
Ia juga memastikan bahwa Pemkot Palembang tidak terlibat dalam struktur kepanitiaan maupun kepengurusan kejuaraan yang dipersoalkan.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait dugaan pengelolaan dana yang tidak transparan serta fasilitas yang tidak layak, Ratu Dewa menyatakan akan meminta klarifikasi kepada pihak yang mengatasnamakan Wali Kota Palembang.
“Kita akan mendorong dan mendesak penyelenggara agar bertanggung jawab, termasuk mengganti kerugian yang dialami warga dan peserta,” ujarnya.
Dirinya juga menyampaikan keprihatinan atas keresahan dan kerugian yang dialami masyarakat. Pemkot menegaskan komitmen untuk melindungi dan mengayomi warga, serta mendorong transparansi dan pertanggungjawaban penuh dari pihak penyelenggara kegiatan.
