Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertolak ke Jayapura, Papua, Senin (28/11/2022) pagi, guna memulai lawatannya ke empat provinsi di wilayah tersebut. Keempat provinsi yang akan dikunjungi Wapres adalah Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat.
Pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU yang membawa Wapres beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 08.00 WIB.
Kunjungan kerja Wapres yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) ini berfokus pada upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.
“Agenda utama Wapres di Jayapura yaitu Wapres akan melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan Otsus Papua bersama dengan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), Sekretaris Daerah Provinsi Papua beserta jajaran, dan akan meninjau ruang sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP),” demikian disampaikan dalam rilis Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres), Senin (28/11/2022).
Selain itu, Wapres juga akan meninjau Pameran Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas serta melakukan penyerahan bantuan sosial berupa bantuan usaha atau modal kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank Papua dan bank Himbara (himpunan bank milik negara) dan bantuan kepada Orang Asli Papua (OAP) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Papua. Wapres juga akan secara simbolis menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat vokasi. Tidak ketinggalan, Wapres juga akan menemui masyarakat dan anak-anak Papua.
Selanjutnya, Wapres akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke beberapa daerah, antara lain, Merauke, Timika, Kaimana, dan Biak.
Melalui kunjungan kerja kali, Wapres menginginkan adanya strategi menyeluruh dalam mendorong komoditas-komoditas unggulan Papua, baik sektor pertanian, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif.
“Wapres ingin memastikan tegaknya prinsip, “No One Left Behind”, yaitu agar masyarakat asli Papua tidak tertinggal, bahkan orang asli Papua harus memainkan peran strategis dalam percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua,” disebutkan dalam rilis
