Pemerintah Kota Palembang melanjutkan kerja sama dengan PT Indo Green Power (IGP) untuk pembangunan pengolahan sampah secara termal.
Hal ini juga sudah disetujui sebagian besar anggota DPRD Kota Palembang.
Sebagian besar sampah di Kota Palembang berasal dari rumah tangga. Setiap harinya, petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota ini mengangkut 1.200 – 1.400 ton sampah, yang kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan.
Wali Kota Palembang Harnojoyo berkeinginan sampah dituntaskan dengan baik dan menghasilkan energi listrik.
Hal ini diharapkan segera terwujud melalui kerja sama dengan IGP.
RM Yusuf Indra Kusuma, dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Palembang, menilai, upaya ini memang efektif untuk mengatasi tumpukan sampah tapi tidak efisien di sisi keuangan daerah.
Sebab, Pemkot harus membayar Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) seharga Rp400 ribu per ton kepada IGP.
“Dengan rata-rata sampah perhari 1.200 ton maka biaya yang harus dibayar perhari RpRp480 juta atau sekitar Rp100 miliar per tahun,” katanya, Senin (8/3/2022).
Biaya itu dinilai terlalu tinggi dan membebani APBD Kota Palembang.
Dikhawatirkan malah akan menjadi piutang mengingat keuangan Pemkot di masa pandemi ini terbilang minus.
“Kami mengkhawatirkan menjadi masalah di kemudian hari,” katanya.
Libani, DARI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Palembang, mengatakan, masalah sampah memang perlu perhatian serius. Pihaknya sepakat perlu dicari solusi. Solusi yang efektif dan efisien dari sisi biaya yang layak sesuai keuangan daerah.
“Rp100 miliar per tahun dengan kondisi APBD defisit, dikhawatirkan menggangu anggaran. Sementara subsidi dari pusat tidak dapat dipastikan berapa jumlahnya dan sampai kapan, belum ada kepastian,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo memastikan semua akan disanggupi. BLPS Rp400 ribu per ton yang ditanggung oleh Pemkot menurutnya bisa sharing dengan provinsi, APBN dan CSR.
“Pengolahan sampah secara termal ini sangat bermanfaat, terutama TPA Sukawinatan yang kapasitasnya tinggal 2 hektare lagi dari total 27 hektar,” ujar Harnojoyo.
Ia menyebutkan pembangunan secara fisik akan segera dilakukan setelah proses perizinan seperti AMDAL dan lainnya selesai di tahun ini juga.
