Pemerintah Kota Palembang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
Wali Kota Palembang Harnojoyo, hadir langsung dalam kegiatan penyerahan laporan keuangan itu,
di Aula Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Selatan, Rabu (11/5/2022).
“Atas nama Pemkot Palembang, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan BPK. Ini adalah predikat WTP yang ke 12 kalinya untuk kota Palembang,” ujar Harnojoyo.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Sumatera Selatan beserta tim audit yang telah bekerja sama untuk memeriksa pertanggung jawaban Pemerintah kota Palembang.
“Tentu saja, predikat WTP ini merupakan suatu bentuk kebahagiaan, sehingga dapat menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengelola keuangan ini, tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Harnojoyo pula.
Harnojoyo menyebutkan, penghargaan ini wujud komitmen seluruh jajaran pemerintah kota dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan.
Ia berharap prestasi ini dapat semakin memotivasi semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Palembang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelaporan keuangan lebih baik, akuntabel dan transparan, sesuai prinsip-prinsip laporan keuangan.
Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, mengatakan, predikat WTP yang didapat diharapkan semakin meningkatkan kinerja Pemkot Palembang untuk mewujudkan laporan keuangan yang tepat waktu, akuntabel dan transparan.
“Dan semoga, apa yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Sumatera Selatan ini bisa ditindaklanjuti atau diperbaiki lagi, sehingga ke depannya dapat lebih baik lagi,” ujar Zainal.
Kepala Perwakilan BPK Sumatera Selatan, Harry Purwaka, menjelaskan, pihaknya sengaja menurunkan sebanyak 18 tim untuk mengaudit di masing-masing Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan.
“Di sini kita melihat kewajaran penyajian laporan keuangannya,” kata Harry.
Namun, Harry juga mengatakan, untuk di semester dua, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu serta kepatuhan terhadap belanja.
“Jadi kalau kita masuk semester dua di tahun 2022 ini, kita lihat belanja di tahun 2022. Dan hasilnya di akhir tahun, begitu selesai pemeriksaan kita rilis laporan,” kata Harry.
