PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menerima kunjungan tim Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri (JKDN) RI dalam rangka Entery Metting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan, bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Senin (10/7).
Tim Inspektorat JKDN akan melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel. Terutama pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam arahannya, Mawardi Yahya mengimbau para seluruh OPD dilingkungan Pemprov Sumsel melakukan transparansi saat dinilai oleh Tim Inspektorat JKDN RI.
“Saat dinilai nanti saya minta kepala OPD transparan, jangan ada yang ditutupi,” kata Mawardi.
Wagub berharap jajaran Tim Inspektorat JKDN RI memberikan masukan dan arahan kepada jajaran OPD dilingkungan Pemprov Sumsel.
“Dalam pelaksanaan pelayanan dilingkungan Pemrov Sumsel ini mungkin masih belum ada yang sempurna dan banyak kurangnya, kami tentu meminta masukan dan arahan dari jajaran tim penilai. Tentu kami juga akan terus berupaya memperbaiki yang masih kurang,” ujarnya.
Diakhir arahannya, iapun menilai penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat JKDN RI tersebut secara tidak langsung menilai juga kinerja dirinya sebagai Wagub Sumsel dan Gubernur Sumsel Herman Deru.
“Ini adalah tahun terakhir masa jabatan saya dan Pak Gubernur, tentu kami menyambut baik atas dilakukannya penilaian ini dan mudah-mudahan ini memberikan hasil yang terbaik, karena secara tidak langsung juga penilaian ini memberikan masukan saya dan Pak Gubernur untuk melakukan kinerja kedepannya,” tandasnya.
Sementara itu Plt Inspektur I Irjen Kemendagri RI, Wiratmoko mengatakan pelaksanan penilaian dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dilaksanakan rutin setiap tahunnya.
“Kegiatan pengawasan kepada Pemda ini tentu kami laksanakan setiap tahunnya, pada Pemprov Sumsel ini akan kita laksanakan selama 13 hari yang dimulai hari ini,” kata Wiratmoko.
Wiratmoko mengatakan, pihaknya fokus melakukan penilaian terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan APBD yang dalam hal ini pendapatan dan aspek belanja.
“Fokus penilaian yang kami lakukan pada Pelayan publik, PTSP, pendidikan, kesehatan, Dukcapil, bappeda, BPKAD termasuk Sat Pol PP, tidak lupa juga kita lakukan penilaian pelaksanaan APBD fokusnya pendapatan dan aspek belanja, sekretariat daerah dan DPRD terkait pokok fikiran para dewan yang terintegrasi dalam perencanaan daerah,” tandasnya.
