Menu

Mode Gelap

News

Presiden Tegaskan Penanganan TPPU Harus Komprehensif

badge-check


Presiden Tegaskan Penanganan TPPU Harus Komprehensif Perbesar

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dilakukan secara komprehensif.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan pada Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Rabu (17/04/2024), di Istana Negara, Jakarta.

“Penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. Kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerja sama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi, ini yang penting,” ujarnya.

Presiden juga mengatakan bahwa pola baru berbasis teknologi dalam TPPU harus terus diwaspadai. Bahkan berdasarkan Data Crypto Crime Report, ditemukan adanya indikasi pencucian uang melalui aset kripto sebesar 8,6 miliar Dolar AS di tahun 2022 atau setara Rp139 triliun.

“Ini bukan besar, tapi besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus-menerus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat, harus di depan mereka, kalau ndak, ya kita akan ketinggalan terus,” tegasnya.

Selain TPPU, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk terus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Menurut Presiden, ancaman pendanaan terorisme harus terus dipantau dan dicegah.

“Saya berharap PPATK serta kementerian/lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya,” ucap Presiden.

Terakhir, Presiden juga meminta agar jajarannya terus mengupayakan penyelamatan dan pengembaliaan uang negara melalui Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal. Menurut Presiden, saat ini peraturan tersebut masih bergulir di DPR.

“Bolanya ada di sana karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara, kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan,” ucap Presiden.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Herman Deru Apresiasi Pengabdian Polri di Hari Bhayangkara ke-80, Optimistis Pelayanan dan Kepercayaan Publik Terus Meningkat

2 Juli 2026 - 09:55 WIB

Evakuasi Paus Biru 13 Meter di Banyuasin, Bangkai Dipotong karena Terjepit di Bawah Rumah Warga

1 Juli 2026 - 19:44 WIB

Karhutla Dekati Tol Palindra, 10 Hektare Lahan di Ogan Ilir Terbakar, Asap Sempat Ganggu Pengendara

1 Juli 2026 - 16:26 WIB

Merasa Dirugikan, Simon Wangdra Somasi Pemilik Akun @dapityupiter Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

1 Juli 2026 - 15:56 WIB

Terstruktur dan Berjamaah, Polda Sumsel Bongkar Sindikat Kredit Fiktif Rp90 Miliar Libatkan 15 Tersangka

1 Juli 2026 - 14:37 WIB

Trending di News