Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah Sumatera.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra saat menghadiri Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera 2026 di Hotel Arista, Palembang, Rabu (11/2/2026).
Rapat strategis tersebut memfokuskan pembahasan pada penguatan ketahanan pangan, ketersediaan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta mitigasi risiko potensi curah hujan ekstrem yang dapat mengganggu distribusi dan produksi pangan.
Dalam paparannya, Edward Candra menyoroti capaian Sumsel sepanjang 2025. Sumsel berhasil menjadi penghasil beras terbesar di Sumatera serta menduduki peringkat ketiga nasional dalam peningkatan produksi padi.
“Produksi padi Sumsel mencapai 3.586.332 ton pada 2025, meningkat 23,69 persen (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menegaskan peran strategis Sumsel sebagai lumbung pangan yang siap memasok kebutuhan daerah lain, terutama yang terdampak bencana di wilayah Sumatera,” ujar Edward.
Optimisme tersebut berlanjut pada 2026 dengan program cetak sawah yang diproyeksikan menjadi motor utama peningkatan produksi. Pemprov Sumsel juga menyatakan kesiapan menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna memastikan stabilitas pasokan beras di seluruh provinsi di Sumatera.
Menghadapi potensi inflasi menjelang Idulfitri, Edward menjelaskan TPID Sumsel bergerak masif melalui penyelenggaraan pasar murah. Fokus utama diarahkan pada komoditas berisiko seperti aneka cabai, bawang, telur, dan daging ayam melalui kolaborasi bersama BUMD pangan, Bulog, serta jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).
Selain menjaga stabilitas harga, Sekda menekankan pentingnya sinkronisasi antara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).
“Kami berencana mendorong dapur MBG menyasar pesantren-pesantren di Sumsel. Untuk itu, dukungan permodalan dari BUMN dan BUMD sangat diperlukan agar pesantren mampu secara mandiri menyuplai kebutuhan bahan baku dapur MBG, seperti telur dan kebutuhan lainnya,” tambahnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan permintaan dari program pemerintah dengan ketersediaan pasokan di pasar agar tidak memicu inflasi.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret guna memperkuat integrasi program daerah dengan kebutuhan nasional, demi mewujudkan kedaulatan pangan yang tangguh di tengah tantangan iklim global.
