PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mulai mengkaji kemungkinan mengatur peredaran rokok elektrik atau vape di daerah. Langkah ini menyusul fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan dukungannya terhadap fatwa tersebut. Namun, penerapannya melalui kebijakan pemerintah daerah masih memerlukan kajian, terutama terkait dasar hukum dan kewenangan Pemprov Sumsel.
Menurut Deru, fatwa MUI akan menjadi salah satu rujukan dalam menentukan langkah pemerintah terhadap peredaran rokok elektrik di Sumsel.
“Pemprov Sumsel akan mengkaji penerbitan regulasi di tingkat daerah untuk mengatur larangan penggunaan vape tersebut,” ungkap Herman Deru, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru menerbitkan aturan tanpa terlebih dahulu memastikan mekanisme penerapannya. Karena itu, regulasi daerah perlu disiapkan melalui pembahasan dan pertimbangan hukum yang matang.
“Kita melihat dan merujuk dari fatwa MUI. Tentu kita akan melanjutkan dengan regulasi di tingkat daerah,” jelasnya.
Tunggu Kajian Biro Hukum
Sebagai langkah awal, Deru akan meminta Biro Hukum Pemprov Sumsel mempelajari lebih lanjut fatwa tersebut. Kajian ini mencakup kemungkinan penerjemahan fatwa menjadi kebijakan daerah serta mekanisme koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Deru juga ingin memastikan apakah fatwa MUI telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah sebagai bahan tindak lanjut.
“Saya minta laporan dari Biro Hukum dulu. Apakah fatwanya sudah secara fisik dikirim ke pemerintah kabupaten dan kota, sehingga nantinya bisa kita teruskan,” jelasnya.
Deru menilai fatwa yang dikeluarkan MUI telah melalui proses kajian dan pertimbangan mendalam. Menurutnya, keputusan tersebut tidak dibuat secara sembarangan, melainkan mempertimbangkan dampak dan kemaslahatan masyarakat.
“MUI merupakan lembaga yang diakui negara dan diikuti umat Islam. Tentu kita mendukung kebijakan tersebut,” katanya.
