PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang resmi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang untuk mengimplementasikan pidana kerja sosial serta pidana pengawasan.
Langkah ini diambil guna menggeser paradigma penegakan hukum konvensional menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan bahwa lembaganya siap mengerahkan dukungan konkret di lapangan agar kesepakatan yang diteken pada Selasa (10/11/2026) ini tidak sekadar menjadi formalitas seremonial.
Ia menilai kolaborasi lintas sektoral ini penting untuk menindaklanjuti regulasi pemidanaan alternatif yang berlaku secara efektif.
”Kami siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini agar dampaknya benar-benar dirasakan di lapangan,” ujar Ratu Dewa usai penandatanganan kerja sama di Kantor Kejari Palembang.
Menyambut komitmen tersebut, Plt Kepala Bapas Kelas I Palembang, Joni Ihsan, menyatakan bahwa sinergi antarlembaga ini menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis di wilayahnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejari Palembang, Muhammad Nasir, mengapresiasi keterlibatan aktif Pemkot Palembang dan Bapas.
“Kami meyakini kerja sama ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem peradilan yang mengutamakan pemulihan sosial bagi pelaku tindak pidana,” jelasnya.
