PALEMBANG – Keberadaan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai transportasi massal modern belum sepenuhnya mampu membiayai operasionalnya secara mandiri. Setiap tahun, pemerintah pusat masih harus mengalokasikan subsidi hingga Rp300 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Besarnya kebutuhan subsidi tersebut menjadi konsekuensi dari pengoperasian transportasi berbasis rel yang dibangun dengan nilai investasi hampir Rp12 triliun.
Gubernur Sumsel Herman Deru menilai ketergantungan terhadap subsidi pemerintah bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan. Menurutnya, LRT merupakan transportasi perintis yang sejak awal memang membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah.
“Kalau transportasi perintis memang disubsidi. Soal angkanya disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi asetnya memang milik pemerintah pusat dan PT KAI sebagai operatornya,” kata Deru saat diwawancarai usai kegiatan Fun Run HUT ke-15 Partai NasDem di halaman DPRD Sumsel, Minggu (8/11/2026).
Menurut Deru, pembiayaan operasional LRT tidak semestinya hanya dilihat sebagai beban anggaran. Sebab, keberadaan transportasi massal tersebut juga berkaitan dengan pelayanan publik dan upaya menyediakan alternatif mobilitas masyarakat di Kota Palembang.
Ia juga menilai keterlibatan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam mendukung pembiayaan operasional LRT merupakan hal yang wajar.
Terlebih, Sumsel menjadi salah satu wilayah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan pelat merah tersebut.
“Sebagian besar pendapatan PT KAI juga berasal dari Sumatera Selatan, sehingga kalaupun KAI memberikan sebagian pendapatannya untuk menyubsidi LRT Sumsel ya wajar,” ujarnya.
Dorong ASN Beralih ke Transportasi Umum
Di tengah besarnya kebutuhan subsidi, peningkatan jumlah pengguna menjadi salah satu hal penting agar keberadaan LRT semakin optimal.
Pemprov Sumsel sebelumnya telah mendorong perubahan kebiasaan mobilitas masyarakat, terutama di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), melalui imbauan menggunakan transportasi umum minimal satu hari dalam sepekan.
Namun, kebijakan tersebut tidak secara khusus mewajibkan ASN menggunakan LRT. Pemprov memberikan keleluasaan kepada pegawai untuk memanfaatkan berbagai moda transportasi umum yang tersedia.
“Kita tidak mengarahkan ASN harus menggunakan salah satu moda transportasi. Yang penting, pada hari tertentu mereka menggunakan transportasi umum. Dianjurkan satu minggu itu satu hari menggunakan transportasi umum,” jelas Deru.
Sayangnya, pelaksanaan gerakan tersebut belum terlihat optimal. Salah satu penyebabnya karena hari yang sebelumnya ditetapkan untuk menggunakan transportasi umum bertepatan dengan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Akibatnya, gerakan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena ASN tidak harus melakukan perjalanan menuju kantor.
Pemprov Sumsel pun mempertimbangkan mengubah hari pelaksanaan agar imbauan penggunaan transportasi umum bisa lebih efektif.
“Kebetulan hari yang ditunjuk itu sekarang WFH, jadi mungkin tidak terlihat. Kita pikirkan untuk mengubah harinya,” katanya.
