PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang mengambil langkah konkret guna menekan risiko kecelakaan kerja sekaligus mendongkrak mutu pembangunan fisik di wilayahnya.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebanyak 230 tenaga kerja konstruksi lokal diterjunkan dalam program pelatihan intensif dan uji kompetensi selama dua hari, 9–10 November 2026.
Langkah ini diambil menyikapi tingginya kebutuhan tenaga terampil di lapangan yang belum seimbang dengan jumlah pekerja bersertifikasi resmi.
Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, menegaskan bahwa legalitas kompetensi bagi pekerja bangunan bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan instrumen krusial untuk menjamin keselamatan sekaligus meningkatkan daya saing pekerja lokal.
”Sertifikat yang diperoleh merupakan bekal untuk bekerja lebih aman dan profesional, serta membuka peluang kerja yang lebih luas,” tegas Prima Salam saat membuka agenda pelatihan di pelataran Kantor Dinas PUPR Palembang, Senin (9/11/2026).
Prima mengimbau para kontraktor dan pengguna jasa konstruksi di Palembang agar memprioritaskan tenaga kerja yang sudah mengantongi sertifikat resmi dalam setiap proyek fisik.
Selain keahlian teknis, faktor perlindungan jaminan sosial dan penerapan protokol Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi poin mendasar yang wajib dipenuhi.
”Kami berharap para pekerja memahami K3 dan terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuhnya.
Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Yudha Fardyansah, menjelaskan bahwa pembekalan ini ditujukan untuk memenuhi amanat undang-undang yang mewajibkan seluruh tenaga konstruksi terampil dan pengawas K3 memiliki lisensi resmi.
”Kebutuhan pekerja terampil di lapangan mencapai ribuan, namun yang bersertifikat masih terbatas. Dengan sertifikasi ini, kita memastikan seluruh pembangunan di Palembang memenuhi standar teknis, menjaga mutu, dan meminimalkan kecelakaan kerja,” terang Yudha.
