PALEMBANG – Pengadaan Smart Board dan Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim senilai Rp62,86 miliar berujung pada vonis pidana terhadap dua pihak swasta.
Direktur PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA), Fika Nur Alawi, divonis 2 tahun 2 bulan penjara. Sementara staf marketing perusahaan tersebut, Cory Erin Hardi, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.
Keduanya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada sejumlah penyelenggara negara untuk mengatur proses pengadaan perangkat pendidikan tersebut.
Putusan dibacakan majelis hakim yang diketuai Fatimah SH MH di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Senin (9/11/2026).
“Menyatakan terdakwa Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun 2 bulan dan 2 tahun penjara,” kata ketua majelis hakim.
Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Usai mendengarkan putusan, kedua terdakwa maupun JPU KPK menyatakan masih pikir-pikir terhadap vonis majelis hakim.
Dugaan Suap Capai Rp13,15 Miliar
Perkara ini menjadi sorotan karena dalam surat dakwaan, KPK mengungkap dugaan pemberian uang dan barang kepada sejumlah penyelenggara negara dengan total mencapai Rp13,15 miliar.
Pemberian tersebut diduga bertujuan mengatur proses pengadaan Smart Board dan Chromebook melalui sistem katalog elektronik atau e-katalog.
Selain uang, dakwaan juga menguraikan dugaan pemberian satu kemeja batik senilai Rp700 ribu dan satu unit laptop Lenovo Legion 5.
Sejumlah nama disebut dalam dakwaan sebagai pihak yang diduga menerima pemberian, yakni Edison alias Edi selaku Bupati Muara Enim, Rusdi Hairullah selaku Kepala Disdikbud Muara Enim, Abi Nurwardani selaku Kepala Bidang SD, serta Karmidi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
KPK menguraikan, pembahasan mengenai commitment fee bermula dari pertemuan Cory dengan Abi dan Karmidi di Jakarta pada November 2024. Pembicaraan tersebut kemudian berlanjut dalam pertemuan pada awal Februari 2025.
Dalam dakwaan, besaran commitment fee disebut mencapai sekitar 10 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak.
Pembagian yang diduga disepakati terdiri dari 5 persen untuk Edison, 3 persen untuk Rusdi, 1 persen untuk Abi, dan 1 persen untuk Karmidi.
Bahkan, sebelum proses pengadaan berjalan, Fika dan Cory disebut telah memberikan uang Rp400 juta melalui Abi Nurwardani.
Uang tersebut diduga dimaksudkan agar pihak terkait mengarahkan pengadaan kepada PT MSA, PT CSS, atau perusahaan yang terafiliasi.
Empat Perusahaan Dapat Paket Pengadaan Rp62,86 Miliar
Dalam dakwaan KPK, proses pengadaan kemudian disebut diarahkan kepada empat perusahaan untuk mengerjakan sejumlah paket Smart Board dan Chromebook di lingkungan Disdikbud Muara Enim.
Rinciannya, PT My Icon Technology (PT MIT) memperoleh paket pengadaan Smart Board tingkat sekolah dasar (SD) senilai Rp31.364.900.000.
Kemudian PT Metadata Solusi Teknologi (PT META) mendapatkan paket Smart Board tingkat sekolah menengah pertama (SMP) senilai Rp7.795.900.000.
Sementara paket Chromebook tingkat SD diberikan kepada PT HIT Pentabenua dengan nilai Rp21.219.600.000.
Adapun pengadaan Chromebook tingkat SMP dikerjakan PT Solusi Kerja Cerdas (PT SKC) senilai Rp2.480.220.000.
Jika diakumulasikan, nilai keempat paket tersebut mencapai Rp62.860.620.000 atau sekitar Rp62,86 miliar.
JPU juga mendalilkan pemberian uang berlangsung secara bertahap sejak Februari 2025 hingga November 2025 dan disebut masih berlanjut sampai Maret 2026.
Dari total dugaan pemberian Rp13,15 miliar, sekitar Rp4,49 miliar disebut mengalir kepada Edison, Rusdi, dan Karmidi. Sementara sekitar Rp8,66 miliar lainnya disebut diberikan kepada Abi Nurwardani.
Spesifikasi dan HPS Diduga Telah Diatur
Tak hanya persoalan aliran uang, KPK juga mengungkap dugaan intervensi terhadap proses teknis pengadaan.
Dalam dakwaan disebutkan, produk Magic Interactive Display berukuran 86 inci dengan resolusi 4K yang diberikan Cory kemudian menjadi salah satu acuan penyusunan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Pihak terdakwa juga diduga memberikan berbagai data terkait pengadaan, mulai dari spesifikasi dan jumlah barang, harga tayang, harga negosiasi hingga tautan perusahaan yang akan dipilih.
Sebelumnya, dalam sidang tuntutan pada 19 Oktober 2026, JPU KPK meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp150 juta kepada Fika. Apabila denda tidak dibayar, diganti kurungan selama 70 hari.
Sementara Cory dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 60 hari kurungan.
Keduanya dinyatakan melanggar dakwaan pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c.
