Edward menegaskan, perpanjangan tidak diberikan secara otomatis. Pemerintah tetap mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja serta kondisi masing-masing pegawai.
“Tidak seluruhnya memang. Karena kan ada yang mengundurkan diri, ada yang tidak disiplin sehingga perlu dievaluasi. Namun, mereka yang dievaluasi dengan hasil baik kita perpanjang,” jelasnya, Ahad (8/11/2026).
5.892 PPPK Paruh Waktu Diusulkan Lanjut
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel Ismail Fahmi mengungkapkan, jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Sumsel mencapai 5.990 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.892 orang diusulkan untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. Adapun 98 pegawai lainnya tidak masuk dalam usulan perpanjangan yang diajukan organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Ismail, keputusan tidak mengusulkan perpanjangan terhadap 98 pegawai tersebut didasarkan pada sejumlah kondisi, yakni mengundurkan diri, telah mencapai batas usia pensiun (BUP), dan meninggal dunia.
“Untuk PPPK PW sebanyak 5.990 orang. Sedangkan yang diusulkan diperpanjang 5.892 orang, sedangkan yang tidak diperpanjang 98 orang,” katanya.
Ia menambahkan, 98 pegawai tersebut tidak diusulkan oleh OPD masing-masing karena alasan yang telah disampaikan dalam proses pendataan.
” Tidak diperpanjang oleh OPD dengan alasan mengundurkan diri, sudah memasuki BUP (batas usia pensiun), dan meninggal dunia,” ujarnya.
Peningkatan Status Masih Didata
Selain perpanjangan kontrak, Pemprov Sumsel juga melakukan pendataan terkait peluang peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Ismail mengatakan, pendataan untuk kebutuhan tersebut telah dilakukan. Namun, belum ada keputusan lebih lanjut mengenai jumlah pegawai yang akan mengalami perubahan status.
“Untuk paruh waktu ke penuh waktu, kita sudah melakukan pendataan,” katanya.
