Menindaklanjuti hasil dari penandatangan perjanjian kerjasama Pemanfaatan Sistem Monitoring Penerimaan Pajak online dengan tujuh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumsel dan Babel yang telah dilaksanakan tahun 2018 lalu, bertempat di ruang learning center, Bank Sumsel Babel gelar Rapat Koordinasi pelaksanaan program optimalisasi penerimaan daerah di Sumatera Selatan bersama tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan perwakilan 7 daerah Kabupaten/Kota (kota palembang, kota prabumulih, kota lubuk linggau, kota pagaralam, kab. Ogan ilir, kab.muara enim, kab.OKU) yang menjadi pilot project
Selain diikuti oleh jajaran lengkap direksi Bank Sumsel Babel, kegiatan tersebut juga diikuti oleh pemimpin divisi, pemimpin cabang Bank Sumsel Babel, perwakilan inspektur, dan Kepala Badan pendapatan daerah, kepala bagian hukum dari 7 daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera selatan.
Dalam sambutannya Direktur Utama Bank Sumsel Babel yang disampaikan oleh Antonius Prabowo Argo, Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel menyampaikan bahwa hingga per 19 Agustus 2019, sebagai supporting program optimalisasi PAD, monitoring realisasi untuk perkembangan pengadaan dan pemasangan alat Tapping Box yang dilakukan Bapenda kepada Wajib Pajak (hotel, restoran,dll) di beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan masih berjalan lambat dan belum optimal dengan kisaran pencapaian sebesar 46,51% (519 unit Tapping Box) dari target yang telah ditentukan bersama yakni 1116 Tapping Box.
Namun, dari 7 Kabupaten/Kota yang menjadi percontohan, hanya kota Palembang yang berhasil mencapai 100,25% untuk pemasangan Tapping Box tersebut atau sebanyak 401 unit dari 400 unit Tapping Box yang telah ditargetkan.
Antonius juga memaparkan beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam merealisasikan pengadaan dan pemasangan alat Tapping Box tersebut antara lain: masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melapor serta membayar pajak restoran dan hotel, Wajib Pajak (WP) yang menolak untuk pemasangan alat Tapping Box tersebut, WP yang lama atau tidak bersedia membuka akses database, jarak yang terlalu jauh, sarana prasarana yang belum maksimal, stock perangkat dari vendor dan menunggu jadwal pemasangan, serta masih adanya Kabupaten/kota yang masih dalam proses MOU, dll.
Tapping box merupakan alat yang dipasang pada mesin kasir di hotel dan restoran utk memonitoring pajak yg telah dibayar masyarakat sewaktu menginap dihotel dan makan direstoran, yg ber omset besar dan sedang/menengah.
Pemasangan Tapping box Pada WP dapat meminimalisir praktek korupsi dan mewujudkan transparansi pengelolaan pendapatan asli daerah yang menjadi fokus KPK, untuk Wajib pajak tidak transparan kepada pemerintah daerah dapat dituduh pasal penggelapan karna setoran masyarakat tdk disetor WP,.. Dalam paparan ibu Aida Ratna zulaiha, kasatgas pencegahan KPK
Dengan optimalisasi pajak daerah dapat maksimal PAD yg digunakan utk pembiayaan pembangunan daerah utk kepentingan masyarakat.
Namun dari beragam permasalah tersebut Bapenda kab/kota tetap selalu berupaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah dan masyarakat mengenai pentingnya pemasangan alat Tapping Box tersebut guna mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak yang tentunya juga turut mensukseskan program KPK dalam mendorong transparansi dan optimalisasi PAD pada pemerintah daerah.
Pada sesi tanya jawab dari peserta, Satgas pencegahan KPK dalam rapat memberikan solusi kiranya Bapenda kabupaten/kota utk segera mensosialisasi kepada WP dan insfektur kab/kota bergerak cepat memonitoring pelaksanaannya sd online kpd WP, Bank Sumsel Babel sbg supporting penyediaan alat tapping box dpt berkoordinasi dengan vendor dan bapenda. Untuk peralatan Tapping box yg belum dimaksimalkan pada daerah tertentu dpt segera dialihkan kepada daerah yg membutuhkan dan kabupaten/kota yang dam proses MOU utk diselesaikan segera. (eno)
