Palembang – Di tengah kekhawatiran terhadap kondisi fiskal ratusan pemerintah daerah di Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sumatera Selatan hingga kini tetap berjalan normal.
Pernyataan itu disampaikan menyusul pernyataan Menteri Keuangan yang mengungkapkan sekitar 490 pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal dan berpotensi mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai. Menurut Herman Deru, kondisi tersebut belum terjadi di Sumatera Selatan.
“Hingga hari ini belum ada laporan dari kabupaten maupun kota di Sumsel yang mengalami kendala dalam membayar gaji PNS maupun PPPK. Mudah-mudahan Sumsel tidak termasuk daerah yang mengalami tekanan fiskal tersebut,” kata Herman Deru di Griya Agung, Senin (3/8/2026).
Deru menegaskan, sejak awal pemerintah provinsi selalu mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar menempatkan belanja pegawai sebagai prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, penghasilan ASN dan PPPK merupakan hak yang tidak boleh dikurangi maupun terlambat dibayarkan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup keluarga para pegawai.
“Take home pay pegawai harus menjadi prioritas. Jangan sampai dikurangi, apalagi terlambat dibayarkan. Mereka sudah memiliki perencanaan keuangan keluarga, mulai dari kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak hingga kebutuhan lainnya,” tegasnya.
Ia menilai terjaganya pembayaran gaji di Sumsel bukan berarti daerah memiliki ruang fiskal yang besar. Namun, pemerintah daerah sejak awal telah menetapkan pembayaran gaji sebagai pos anggaran yang wajib diamankan sebelum membiayai program lainnya.
“Bukan karena kita memiliki kemewahan fiskal, tetapi memang pembayaran gaji menjadi prioritas utama dalam penganggaran,” ujarnya.
Herman Deru juga menanggapi persoalan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD. Menurutnya, meningkatnya persentase belanja pegawai tidak selalu mencerminkan pemborosan, melainkan bisa dipengaruhi berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Kalau TKD turun, otomatis persentase belanja pegawai terhadap APBD akan terlihat meningkat. Jadi tidak bisa langsung disimpulkan daerah tersebut tidak sehat secara fiskal,” jelasnya.
Meski pembayaran gaji dinilai aman, Deru mengakui tantangan pemerintah kabupaten dan kota saat ini lebih banyak berada pada pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur yang membutuhkan anggaran cukup besar.
“Yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana daerah tetap mampu membiayai pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal. Namun untuk pembayaran gaji ASN, PPPK maupun pegawai yang telah diangkat menjadi PPPK, sampai sekarang belum ada persoalan di Sumsel,” katanya.
Ia berharap kondisi fiskal pemerintah daerah di Sumatera Selatan tetap stabil sehingga pelayanan publik dan hak-hak aparatur sipil negara dapat terus berjalan tanpa hambatan.
“Kami berharap kondisi fiskal tetap terkendali sehingga ASN dan PPPK dapat bekerja dengan tenang dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.
