Menu

Mode Gelap

News

DPC Partai Demokrat Minta Perlindungan Hukum ke Mapolres

badge-check


Rombongan Pengurus DPC Partai Demokrat Empat Lawang Herman Rosul (Pakai Kaca mata) saat diwawancarai oleh awak media, saat tiba dikantor Mapolres. (Foto: Bento) Perbesar

Rombongan Pengurus DPC Partai Demokrat Empat Lawang Herman Rosul (Pakai Kaca mata) saat diwawancarai oleh awak media, saat tiba dikantor Mapolres. (Foto: Bento)

Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat, Kabupaten Empat Lawang Herman Rosul bersama pengurus sambangi Polres Empat Lawang, Jum’at, (19/03/2021).

Herman rosul menuturkan, maksud kedatangan pihaknya ke Mapolres Empat Lawang adalah untuk menyampaiakan, dan untuk antisipasi jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan atau menyalah gunakan atribut partai demokrat, Tanpa sepengetahuan atau tidak memiliki surat resmi dari kepengurusan dvc demokrat yang sah secara hukum yang di ketuai oleh, Agus Harimurti Yudoyono (AHY).

“Saya bersama pengurus DPC Demokrat memintak kepihak kepolisian. Untuk menyampaikan jika ada yang mengatasnamakan pihak dan lambang partai tampa izin DPC. Itu adalah perbuatan melanggar hukum,”tegasnya

Masih kata herman, sampai saat ini DPC Partai Demokrat Empat Lawang pengurusan yang sah secara hukum. Tidak ada DPC lainnya.Terutama yang berkenaan dengan kasus Kongres Luar Biasa (KLB) partai demokrat oleh sekelompok oknum yang dilaksanakan di Deli Serdang tepatnya di Sibolangit.

“Kedatangan kita bersama teman-teman pengurus DPC Empat Lawang ke Polres ini semata-mata untuk memintak perlindungan hukum atas kasus yang begulir saat ini,” terangya kepada awak media

Hal senada disampaikan oleh salah satu anggota DPC Demokrat Empat Lawang. Hidayat Muhammad, bahwasanya sesuai yang disampaikan oleh ketua DPC tadi, selain memintak perlindungan hukum dan juga menyampaikan bahwasanya jajaran kepengurusan DPC Demokrat empat lawang adalah kepengurusan yang sah secara hukum, dan jelas legal standingnya. Untuk itu pihaknya ingin jika ada pihak manapun yang menuturkan atau mengklaim kepengurusan demokrat di empat lawang, itu satu tindakan yang melawan hukum.

“Kita melakukan hal ini untuk mengantisipasi adanya pihak secara ilegal membentuk kepengurusan DVC partai demokrat termasuk membuka kantor mengatas namakan partai demokrat. Intinya kita menolak KLB versi Sibolangit,”tegas anggota DPRD Empat Lawang ini. (Ben)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kunjungi Bank Sumsel Babel Cabang Martapura, Komisi III DPRD Sumsel Soroti Kontribusi Dividen dan Mitigasi Kredit Macet

19 Juni 2026 - 21:46 WIB

Terima Audiensi Polsri, Herman Deru Dorong Sinkronisasi Pendidikan Vokasi dengan Potensi Sumsel

19 Juni 2026 - 21:14 WIB

Kunker Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Sumsel ke Kantor Kecamatan Kelekar Muara Enim

19 Juni 2026 - 19:06 WIB

Tumpukan Uang Rp 219 Miliar Hasil Pengembalian Terdakwa Korupsi Kredit Bank BUMN di Sumsel

19 Juni 2026 - 19:00 WIB

Oknum ASN KSOP Palembang Jadi Tersangka Kasus Pungli Kapal yang Melintas di Perairan Sungai Musi

19 Juni 2026 - 17:24 WIB

Trending di News